Selasa, 10 Desember 19

Bakal Ada Tersangka Kasus Korupsi Dana Pendidikan di NTT

Bakal Ada Tersangka Kasus Korupsi Dana Pendidikan di NTT

Jakarta – Kejaksaan Tinggi Negeri Nusa Tenggara Timur (NTT) akan segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pendidikan luar sekolah tahun 2007-2008 di NTT. Hal itu diketahui setelah Kajati NTT, Mangihut Sinaga mengikuti ekspose kasus tersebut di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (30/6/2014). Ekspose itu untuk menentukan apakah bukti-bukti yang dikumpulkan sudah cukup atau masih perlu dilakukan pendalaman.

Mengenai siapa yang bakal dijadikan tersangka, Mangihut tidak mau berandai-andi. Dia meminta waktu untuk melakukan pendalaman kasus tersebut bersama dengan KPK.

“Nanti alat bukti dulu, kalau alat bukti kita kuat baru kita sampaikan tersangkanya. Yang pasti kita tetapkan sebagai tersangka pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan alat bukti yang ada. Jadi, tunggu, nanti pasti kita akan sampaikan,” ujar Mangihut.

Kasus dugaan korupsi proyek pendidikan luar sekolah berupa dana bantuan pemerintah pusat senilai Rp 77 miliar itu sudah ditangani Kejati NTT sejak tahun 2008 lalu, namun proses penanganannya belum tuntas sehingga KPK melakukan suvervisi sesuai dengan kewenangannya.

Mangihut mengatakan pihaknya terkendala karena begitu banyak saksi-saksi yang akan periksa ditambah dengan tempat tinggal mereka yang jauh perkotaan. Dia juga membantah ada pihak lain yang mencoba menghalangi kasus ini supaya tidak tuntas. “Diharapkan oleh kita lebih cepat lebih bagus karena ini sudah lama,” katanya.

Proyek pendidikan luar sekolah ini dikerjakan oleh Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, ketika itu sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, NTT. Peran Mathen pun sedang didalami. “Siapa lagi pejabat-pejabat disitu, nantilah jelasnya ya,” tutur Mangihut.

Dalam temuan awal pihak Kejati menemukan ada kerugian negara dalam proyek tersebut, nilainya diperkirakan mencapai Rp 59 miliar, namun dalam hal ini Kejati akan meminta BPKP untuk melakukan audit supaya nilainya bisa diketahui pasti. Kejati juga akan bekerjasama dengan PPATK untuk melacak kemana aliran dana itu mengalir.

“Aliran dana ini bagaimana kita harus runut makanya kita akan meminta bantuan PPATK karena dana ini semestnya tidak boleh mengalir ke orang lain harus ke lembaga yang membutuhkan dana ini,” papar Mangihut. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.