Jakarta – Saling klaim kemenangan kedua pasangan capres dan cawapres usai berlangsungnya pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 menjadi perhatian khusus Pemerintah dan para tokoh/pimpinan organisasi keagamaan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin mengatakan, peranan sentral Pemerintah yang sesungguhnya bertanggug jawab atas pilpres 2014 ini. Maka baik buruknya pemerintah sekarang sangat ditentukan baik burukya pilpres. Apabila pilpres tidak berjalan baik, ada kekacauan politik, apalagi kalau tidak terjadi dilantiknya presiden dan wapres baru.
“Maka akan jadi rapor buruk pemerintah sekarang,” ujar Din kepada wartawan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2104).
Din berharap Pemerintah sekarang dapat mengawal atau memberikan pantauan terhadap jalannya Pilpres 2014 ini, agar pemilu tahun ini dapat berjalan dengan baik sampai khusnul khotimah.
“Seperti yang saya sampaikan ke presiden SBY saat bertemu MUI, saya berharap agar sampai khusnul khotimah,” ungkapnya.
Menurut Din, perbedaan Quick Count (QC) itu seyogyanya tidak terjadi kalau lembaga survei itu betul-betul bertumpu pada kaidah dan metedologi ilmiah. Maka, kata Din, pasti ada yang salah, kita tunggu hasil Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang sedang melakukan audit terhadap lembaga-lembaga survei.
“Nanti akan ketahuan siapa yang manipulasi, siapa yang secara metodologi tidak kuat dan perlu diumumkan,”jelasnya.
Karena, lanjut Din, perbedana itu dapat menimbulkan potensi masalah, sehingga masing-masing kubu mengklaim kemenangan. Karena ada perbedana survei, di negara lain QC sebenarnya bisa jadi acuan, walpun itu tidak resmi.
“Oleh karena itu, pesan tokoh lintas agama, sangat wajar, apalagi sudah diumumkan dan dideklarasikan kemenangan masing-masing, maka tolong kendalikan diri. Apabila lembaga survei tidak benar, maka harus diterima, kalau perlu diberikan sanksi,”katanya.
Din juga menyampaikan pilpres yang telah berjalan, seharusnya dapat membawa bangsa ke arah yang positif. Dia pun menyangkan dengan adanya saling klaim kemenangan antar kedua kandidat pasangan Capres dan Cawapres.
”Jangan sampai pemilu atau pilpres justru menciptakan prilaku biadab, demokrasi jadi anarki. Pilpres ini untuk kepentingan bangsa 5 tahun ke depan,” ujar Din.
Din pun mengimbau kepada semua pihak termasuk kedua kubu capres dan cawapres untuk menahan diri hingga diumumkannya hasil pilpres secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.
”Kalau terjadi perpecahan, dampaknya bisa bertahun-bertahun kerugian. Jadi musibah dan malapetaka jika kita tidak mampu hindarkan diri dari perpecahan. Semua pihak seharusnya bisa menahan diri,” pungkasnya. (Pur)
