Sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), ia sukses menjadikan HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha muda agar lebih berdaya saing.
Sepak terjangnya sebagai Ketua Umum HIMPI terbilang mumpuni, misalnya bersama jajaran pengurusnya, ia begitu gigih mendorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang kewirausahaan nasional (RUU Kewirausahaan).
Percepatan RUU Kewirausahaan sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan penguasaan aset atau kekayaan negara yang selama ini sebanyak 50,3 persen masih dikuasai oleh masyarakat kaya.
“Negara harus hadir untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Memperhatikan struktur ekonomi kita, ratio gini dan lain-lain, termasuk menekan gap antara pertumbuhan dengan pemerataan,” terang pria kelahiran 7 Agustus 1976 ini.
Bahlil memaparkan, ketimpangan penguasaan lahan menjadi masalah sosial serius bagi negara. Sebab itu, sedini mungkin kesenjangan tersebut mesti diperkecil atau diatasi sehingga memunculkan keseimbangan baru dalam ekonomi nasional.
Bahlil mengatakan, perekonomian nasional terus tumbuh positif sebab ditunjang oleh potensi dan stabilitas yang kuat. Namun, pertumbuhan tidak berlangsung dengan sehat sebab pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok orang.
“Ekonomi terus tumbuh, tetapi dikuasai sekelompok orang dan hanya menguntungkan segelintir kalangan orang atau terjadi oligarki dan monopoli dalam perekonomian,” ujar Bahlil.
Halaman selanjutnya
