Senin, 20 September 21

Bahas RAPBN 2014, DPR Bakal Meminta Penjelasan Pemerintah

Bahas RAPBN 2014, DPR Bakal Meminta Penjelasan Pemerintah

Imar

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) RI akan menyelenggarakan rapat Paripurna pada tanggal 20 Mei 2013. Rapat paripurna ini akan meminta pemerintah akan menyampaikan keterangan tentang pokok-pokok kebijakan Fiskal dan kerangka ekonomi Makro (PPKF- KEM),sebagai acuan pembahasan RAPBN 2014.

” Melalui forum ini, Pemerintah juga akan menetapkan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran tahun 2014 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran setiap kementerian/lembaga,”ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pembukaan sidang Paripurna IV tahun sidang 2012- 2013 Senin (13/5).

Kata Marzuki, Kebijakan APBN yang akan di tetapkann diharapkan dapat memberi ruang gerak kebijakan bagu pemerintahan baru yang akan terpilih tahun depann untuk mengimplementasikan visi, misa dan starategi dalam membangun bangsa.

Sehingga Pimpinan Dewan berharap, APBN tahun 2014 pada akhirnya dapat semakin memperkokoh stabilitas perekonomian nasional yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan keadilan,penciptaan lapangan kerja, dan menopang pembangunan berkesinambungan.

” Sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional, APBN 2014 nantinya harus lebih berkualitas dan memberikan manfaat secara nyata dan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,”ujarnya.

Dalam masa sidang ini, kata Marzuki, Pemerintah juga akan menyampaikan laporan realisasi sementer I dan prognosis semester II APBN 2013.

Pimpinan Dewan mencermati bahwa sejumlah persoalan umum masih terus terjadi.

Fenomena yang paling mendasar adalah keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun dan penumpukan penyerapan di akhir tahun.

” Situasi ini terjadi, baik di pusat maupun di daerah,”ujar Marzuki.

Persoalan lain, masih tingginya beban subsidi di berbagai sektor dengan konsekwensi semakin sempitnya ruang gerak fiskal nasional untuk memenuhi kebutuhan nendesak seperti pembangunan infrastruktur dan serangkaian program pemberdayaan dan peningkatan kesejehetaraan rakkat secara unmum.

” Memperhatikan situasi yang berkembang terkait dengan deviasi asumsi makro APBN 2013, maka di mungkinkan pemerintah mengajukan RUU APBN-P 2013 , dipercepat. Untuk itu, DPR siap membahas RAPBN-P 2013 ,”ujarnya.(imar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.