Muhaimin Iskandar.
A.Rapiudin
Jakarta– Komisi IX DPR menyesalkan ketidakhadiran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Wakil Menkumham Denny Indrayana, dan Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar, yang membahas masalah amnesti TKI di Arab Saudi. Padalah, nasib TKI di negara tersebut menjadi persoalan penting yang harus segera ditangani Kemenakertrans.
“Kami menyesalkan Menakertrans yang tidak hadir dalam rapat kerja kali. Padahal, masalah TKI di Arab Saudi menjadi persoalan pokok yang harus jadi fokus penyelesaian Kemenakertrans,” tegas anggota Komisi IX DPR Indra di sela-sela raker bersama empat kementerian membahas amnesti TKI di Arab Saudi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/6).
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning meminta perwakilan Kemenakertrans untuk menjelaskan posisi Menakertrans Muhaimin Iskandar yang tidak hadir dalam raker tersebut.
Menanggapi permintaan Ketua Komisi IX, perwakilan Kemenakertrans yang hadir dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa Menakertrans dan Sekjen Kemenakertrans saat ini sedang berada di luar negeri untuk suatu kegiatan.
Sebelumnya, raker bersama tersebut sedianya akan dilakukan Kamis (13/6) lalu. Namun, keempat menteri absen dari undangan.
“Kalau berdasarkan suratnya yang masuk pada meja pimpinan, Menakertrans dan Menlu disebutkan sedang berada di Arab Saudi. Kalau Menteri Kumham ada acara ke Jambi. Sementara Menteri Agama tidak jelas posisinya,” ujar Ketua Komisi IX dari FPDIP Ribka Tjiptaning saat itu.
Ribka menjelaskan, bahwa posisi rapat untuk membahas soal kerusuhan di Kantor KJRI Jeddah ini sangat penting, sehingga sifat rapat menjadi rapat gabungan atau di atas dari raker biasa.
“Sehingga, kalau menterinya yang diundang tidak hadir, akan lebih baik rapat ini ditunda,sampai semua menteri bisa hadir. Karena, rapat ini benar-benar sangat penting dan tidak bisa sekadar dihadiri oleh wakilnya saja,” tegasnya.
