Kamis, 21 Oktober 21

Bahas Freeport, Pemerintah Perlu Libatkan Warga Papua

Bahas Freeport, Pemerintah Perlu Libatkan Warga Papua

Jakarta, Obsessionnews – DPR dan Presiden telah membicarakan kebijakan pemerintah terkait pemberian kelonggaran kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk mengirim ore material pada enam bulan ke depan setelah ditandainya Nota Kesepahaman (MoU) pada 25 Januari 2015, tentang perpanjangan ekspor kosentrat tembaga.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida yang juga Pimpinan Presidium Indonesia Timur (PPIT) menyayangkan langkah Pemerintah dalam membicarakan Freeport tanpa melibatkan Warga Papua. Rapat konsultasi DPR dan Presiden di Istana Negara, Senin siang (2/2/2015), membahas soal MoU dengan PT FI.

Kedatangan pihak DPR ke Istana untuk mengkosultasikan perihal tidak dilibatkanya DPR dalam pembicaraan keputusan MoU yang diambil langsung Presiden Jokowi dengan pihak PT FI. Bahkan, pemerintah mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pihak daerah atau Gubernur Papua sebagai perwakilan warga Papua yang notabene tanah garapan Freeport selama 45 tahun.

La Ode Ida menegaskan, perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport untuk eksploitasi sumber daya alam (mineral) Papua tidak bisa hanya diputuskan sepihak pemerintah. “Rakyat Papua harus dilibatkan dalam perpanjangan keputusan kontrak itu. Rakyat Papua diwakili oleh Gubernur, Ketua DPR Papua, Ketua MRP Papua dan unsur tokoh masyarakat. Keharusan pelibatan pihak Papua ini didasarkan pada beberapa pertimbangan,” ungkap La Ode kepada Obsession News, Senin sore (2/2/2015).

La Ode menilai, dalam hal membicarakan PT FI yang perlu dipertimbangkan ialah pertama, terkait aturan yang tertuang dalam UU Pemda pada pengelolaan SDA merupakan bagian otoritas Pemda, beserta UU Otsus Papua. “Jadi Pemerintah pusat maupun DPR tidak bisa membahasnya apalagi menyetujuinya sepihak,” tegasnya.

Kedua, lanjut dia, terkait degan upaya bagaimana menjadikan pengelolaan SDA Papua untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya penduduk aslinya. “Pengalaman selama ini, berdasarkan Kontrak Karya yang ada, sangat kecil sekali bagian untuk rakyat Papua dari keuntungan yang diperoleh oleh Freeport,” jelasya.

Bahkan, menurut La Ode, untuk meminta 1 % saja dari keuntungan perusahaan asal Amrika Serikat (AS) itu baru bisa diperoleh setelah dilakukan demonstrasi besar-besaran. Itu terjadi pada tahun 1996, di mana Gubernur papua barnabas Suaebu saat itu harus meyakinkan degan menyimulasikan “hanya mengambil 1 biji anggur di antara 100 biji yang tersedia di atas meja”. Sebagai contoh, dari mengambil 1% saja 100 % keuntungan yang diperoleh Freeport.

Indikasi ketiga, tandas dia, tidak terlibatnya pihak Papua dalam proses renegosiasi perpanjangan Kontrak Karya berimplikasi pada terabaikannya kepentingan Papua dalam menentukan kebijakan ekspoitasi SDA yang dimilikinya. “Adanya rencana pembangunan smelter di Jawa Timur oleh Freeport yang cenderung disetujui oleh pemerintah merupakan bukti konkret dari pengabaian terhadap kepentingan Papua itu,” tutur la Ode.

Ia pun berharap Pemerintahan Jokowi benar-benar wujudkan agenda pembangunan beorientasi daerah, apalagi sudah jadi fakta tidak terbantahkan bahwa kawasan timur Indonesia umumnya tertinggal, padahal memiliki potensi SDA yang sangat kaya. (Asma)

Related posts