Jakarta, Obsessionews – Meski Budi Gunawan (BG) telah memenangkan sidang praperadilan, namun hampir pasti peluang untuk menjadi Kapolri sirna sebab Presiden Jokowi sendiri kembali mencalonkan Kapolri tunggal Komjen Pol Badrodin Haiti. Menurut mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida, keputusan Jokowi itu sudah tepat untuk memposisikan Badrodin Haiti sebagai Calon kapolri tunggal.
“Pengusulan Badrodin Haiti untuk calon Kapolri adalah pilihan yang sangat tepat mengakhiri penilaian negatif akibat selama ini cenderung memaksakannya pelantikan BG. Presiden Jokowi tentu sangat sadar bahwa tidak akan kondisi iklim politik atau akan terus menciptakan kegaduhan di publik jika BG dilantik jadi Kapolri,” ugkap La Ode Ida kepada Obsessionnews, Jumat (20/2/2015).
Pasalnya, jelas dia, tidak sedikit pihak yang menilai citra Polri akan kian negatif jika dipimpin oleh figur bermaslah dan kontroversi. Hal ini pula, menurutnya, yang harus dipertimbangkan secara bijak oleh pihak parlemen dan termasuk sebagian ahli hukum yang terkesan masih berupaya untuk mempertahankan BG agar tetap dilantik.
“Teman-teman politisi tentu harus lebih mengedepankan dimensi nilai substansial ketimbang hanya berdasarkan prosedur administrasi hukum semata untuk kemudian ngotot memaksakan BG jadi kapolri,” harap La Ode.
Badrodin Haiti sendiri tambahnya adalah Wakapolri dan sekarang pelaksana Kapolri, sehingga sudah merupakan jenjang untuk dipromosikan jadi Kapolri. Kebijakan Jokowi ini untuk memastikan posisinya yang selama ini kerap dinilai sebagai tunduk pada kepentingan pimpinan PDIP. Tepatnya, Jokowi tidak boleh lagi dianggap selalu tunduk pada kepentingan PDIP,” tegasnya.
Jika persoalan Badrodin diproses di parlemen lalu jadi Kapolri, maka ada pertanyaan mampukah dia membersihkan intern polri dari anasir-anasir bermasalah seperti pemilik rekening gendut? “Ya kita tunggu saja ke depan,” kata La Ode.
Presiden Jokowi tentu sangat sadar bahwa tidak akan kondisi iklim politik atau akan terus menciptakan kegaduhan di publik jika BG dilantik jadi Kapolri. Soalnya tidak sedikit pihak yang menilai citra polri akan kian negatif jika dipimpin oleh figur bermasalah dan kontroversi.
“Hal ini pula yang harus dipertimbangkan secara bijak oleh pihak parlemen dan termasuk sebagian ahli hukum yang terkesan masih berupaya untuk mempertahankan BG agar tetap dilantik,” ungkapnya.
La Ode juga berharap DPR lebih memerhatikan soal subtansial dalam penetapkan Kapolri. “Teman-teman politisi tentu harus lebih mengedepankan dimensi nilai substansil ketimbang hanya berdasarkan prosedur administrasi hukum semata untuk kemudian ngotot memaksakan BG jadi kapolri,” tuturnya.
Kebijakan Jokowi ini, tegas La Ode, untuk memastikan posisinya selama ini kerap dinilai sebagai tunduk pada kepentingan pimpinan PDIP. “Tapi tepatnya, Jokowi tidak boleh lagi dianggap selalu tunduk pada kepentingan PDIP. Persoalannya kemudian, jika Badrodin diproses di parlemen lalu jadi Kapolri, maka mampukah dia membersihkan intern polri dari anasir-anasir bermasalah seperti pemilik rekening gendut? Ya kita tunggu saja ke depan,” tutupnya. (Asma)
