Jakarta, Obsessionnews – Besarnya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 24 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp 104,2 triliyun untuk kurun waktu 2015-2016 perlu mendapat perhatian DPR RI.
Sebelum memberi persetujuan atas PMN kepada BUMN, DPR RI harus meminta laporan keuangan serta hasil audit. Sebab setiap tahun, neraca perdagangan selalu menunjuk angka tekor.
“Tidak usah mengelontorkan PMN atau segera melakukan pemotongan atau menghapus PMN kepada 24 perusahaan plat merah ini. Kalau alasan untuk program kedaulatan pangan atau kemandirian ekonomi nasional, lebih baik yang mengerjakan bukan BUMN tetapi lebih cocok kementerian teknis saja,” kata Pemerhati anggaran Centre of Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi, kepada obsessionnews.com melalu pesan singkat pada Rabu (19/8).
Ucok menduga, bengkaknya suntikan modal kepada 24 perusahaan negara bernuansa saling cubit dan menjadi arena bancakan partai politik. Makanya, usaha keseringan rugi kalau untung pun tipis. Bahkan, aset-aset selalu dijual.
PMN tahun 2016 akan diberikan kepada Perum Bulog Rp 2 triliun, PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 milyar, PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 692.5 milyar, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp.500 milyar, PT Sarana Multi Infrastruktur Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp1 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 Triliun, PT Hutama Karya Rp 3 triliun, PT Wijaya Karya Rp 3 Triliun, PT Pembangunan Perumahaan Rp2 Triliun, Perum Perumnas Rp 235,4 miliar, PT Angkasa Pura II Rp 2 Triliun, PT Jasa Marga Rp1.2 Triliun.
Kemudian, PT Pelayanan Nasional Indonesia Rp 564,8 miliar, PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar, PT PLN Rp 10 triliun, PT Geo Dipa Energi Rp 1,1 triliun, PT Krakatau Steel Rp 2,4 triliun, PT Industri Kereta Api Rp 1 triliun, PT Barata Indonesia Rp 500 milyar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 milyar, PT Askrindo Rp 500 milyar, Perum Jamkrindo Rp 500 miliar, PT Reasuransi Indonesia Utama Rp 500 miliar. (Mahbub Junaidi)
