Selasa, 4 Oktober 22

Aziz: Tak Ada Larangan Laporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim Polri

Aziz: Tak Ada Larangan Laporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim Polri

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menilai, tidak ada yang salahnya jika ada masyarakat yang ramai-ramai melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait tuduhan melakukan tindak pidana.

Alasannya kata Aziz, dalam undang-undang tidak ada pihak yang boleh melarang masyarakat untuk melaporkan kepada penegak hukum, tentang dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh‎ seseorang. Karena itu secara hukum, tidak ada yang salah pimpinan KPK dilaporkan Polisi.

‎”Jadi kalau laporan ke Bareskrim itu kan perorangan. Bareskrim dalam ini Damas tidak bisa mencegah seseorang untuk melapor. Itu‎ kebebasan individu,” ujarnya di DPR, Senin (26/1/2015).

Aziz menjelaskan, setelah laporan itu disampaikan, pihak Kepolisian punya kewajiban untuk ‎menampung dan menindaklanjuti laporan tersebut, gunanya untuk mengatahui apakah pihak pelapor punya tiga alat bukti yang kuat untuk mempidanakan pihak yang dilaporkan. Tiga alat bukti tersebut yakni, keterangan saksi, saksi ahli dan dan dokumen‎ terkait.

“Tiga alat bukti ini yang kemudian dijadikan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka,” terangnya.

Selanjutnya kata Aziz, jika dalam laporan itu ternyata bukti-bukti masih kurang, maka pihak Kepolisian punya kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada pihak pelapor guna melengkapi kembali bukti-bukti yang ada. “Kalau ternyata buktinya memang tidak kuat, atau pelapor mengada-ngada, maka laporan itu ditolak,”terangnya.

Politisi Partai Golkar itu, enggan menanggapi kiusruh antara dua lembaga penegak hukum Polri dan KPK diluar dari kacamata undang-undang. Seperti saat ditanya mengenai laporan pimpinan KPK ke Bareskrim Polri yang terkesan politis, dan punya tujuan untuk melemahkan KPK. Aziz pun enggan menanggapi persoalan itu terlalu jauh.

“Ah itu lagi trenya saja, namanya pelapor kan gak bisa dicegah,” jelasnya.

Hubungan Polri dengan KPK memang terlihat lagi tidak mesra. Setelah calon Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka terkait rekening gendut oleh KPK, satu minggu setelahnya giliran Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Bambang dilaporkan oleh Politisi PDI-P Sugianto Sabran ke Bareskrim Polri pada tanggal 19 Januari. Bambang disangka telah melakukan tindak pidana karena menyuruh kepada saksi untuk memberikan keterangan palsu pada penanganan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat‎ di Pengadilan Mahkamah Konstitusi tahun 2010.

Sabtu 24 Januari 2015, Wakil Ketua KPK yang lain, Adnan Pandu Praja juga telah dilaporkan ‎terkait dugaan tindak kriminal atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berau Kalimantan Timur.  Kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis didampingi tim kuasa hukum, menyampaikan laporan tersebut ke Bareskrim Polri, Sabtu siang.

‎Giliran Ketua KPK, Abraham Samad pada Senin (26/1/2015) dilaporkan oleh Direktur Eksekutif dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati KPK, KPK Watch Indonesia. Yusuf Sahide. Abraham dilaporkan terkait pertemuan dengan petinggi parpol sebelum Pilpres 2014, termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung masalah korupsi di KPK. (Albar)

Related posts