Minggu, 25 September 22

Awasi Gugatan Pembatalan Izin Usaha Pertambangan dan Eksport Konsetrat Freeport!

Awasi Gugatan Pembatalan Izin Usaha Pertambangan dan Eksport Konsetrat Freeport!

Jakarta, Obsessionnews – Dua gugatan hukum yaitu Gugatan Citizen Lawsuit dan Gugatan Tata Usaha Negara yang baru didaftarkan pada 2 Maret 2015 dengan Nomor 39/G/2015/PTUN-JKT untuk membatalkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Eksport Konsentrat selama 6 bulan kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan saat ini.

“Kedua Gugatan tersebut telah menjadikan Presiden Jokowi dan PT Freeport MC Moran Indonesia sebagai pihak tergugat sedangkan para pengugat terdiri dari warga negara Indonesia yang menamakan Gerakan Pembela Trisakti dan Nawacita yang terdiri dari  FX Arief Poyuono, Haris Rusly, Iwan Sumule dan Kisman Latumakulita,” jelas Koordinator Gerakan Pembela Trisakti Dan Nawacita, FX Arief Poyuono, di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Menurut Poyuono, untuk Gugatan Citizen Lawsuit sidang perdana akan digelar pada Selasa 3 Market 2015. Adapun Isi Gugatan adalah menuntut kepada Pemerintah Jokowi untuk membatalkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan dan Eksport Consentrat PT FMI dan dalam tuntutan sela memohon pada majelis hakim untuk memutuskan serta merta yaitu selama persidangan berlangsung PT Freeport dilarang melakukan kegiatan penambangan dan eksport konsentrat.

“Dasar Gugatan yang dilayangkan ke empat warga negara Indonesia didasarkan pada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), setiap perusahaan tambang diharuskan membangun smelter dalam jangka 4 tahun sejak UU Minerba tersebut disahkan,” tegas Poyuono.

Namun, lanjut dia, yang terjadi pada PT FI justru pemerintah mengizinkan  perpanjangan waktu pembuatan smelter, pemberian izin usaha pertambangan dan izin ekpor hasil tambang tanpa melalui proses pemurnian dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada awal Februari 2015. “Pemerintah secara nyata tealah melakukan perbuatan melawan hukum dengan  melanggar ketentuan pasal 103 dan 170 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan PP Nomor 1 tahun 2014,” tuturnya.

Selain melakukan perbuatan melawan hukum terhadap rakyat Indonesia, ungkap Poyuono, Pemerintah Presiden Jokowi juga sudah menghianati cita-cita Trisakti dan Nawacita dengan membuat Nota Kesepakatan yang menguntungkan Freeport Indonesia dan merugikan negara serta diskriminasi terhadap perusahaan tambang nasional.

“Proses Gugatan di PTUN dilakukan karena izin usaha pertambangan dan eksport konsetrat yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah produk tata usaha negara maka harus dibatalkan melalui peradilan TUN,” tandasnya.

Karena itu, tegas dia, Gerakan Pembela Trisakti dan Nawacita berharap agar KPK, Polri dan masyarakat ikut mengawasi dan menjaga persidangan. “Karena mafia pengadilan diduga akan beroperasi untuk membatalkan gugatan citizen lawsuit dan gugatan di PTUN,” bebernya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.