Minggu, 29 Januari 23

Awas! Dana Aspirasi Rp10 Miliar per Anggota DPR Jadi ‘Bancakan’

Awas! Dana Aspirasi Rp10 Miliar per Anggota DPR Jadi ‘Bancakan’
* ilustrasi. (ist)

Jakarta, Obsessionnews – Hari Selasa (9/6/2015) ini, DPR RI melalui Badan Anggaran telah mengajukan dana aspirasi dalam RAPBN 2016 sebesar Rp20 miliar per anggota atau Rp11,20 triliun untuk 560 anggota DPR.

Indonesia Budget Center (IBC) mengritik perilaku yang ditunjukkan oleh gerombolan wakil rakyat di Senayan tersebut. Menurut Peneliti Hukum dan Politik Anggaran IBC, Roy Salam, ada 4 (empat) permasalahan terkait dana aspirasi tersebut.

Pertama, belum ada pengaturan yang detil mengenai skema operasional pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Kedua, memunculkan benturan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN antara pemerintah dengan DPR.

Ketiga, dana aspirasi ini berpotensi menjadi sarana bancakan anggaran oleh anggota DPR.

Keempat, sarat dengan kepentingan politis anggota sehingga berpotensi mengabaikan prinsip performance budgeting dalam pengelolaannya serta melemahkan fungsi pengawasan DPR.

Atas persoalan ini, tegas Roy, IBC meminta kepada DPR agar sebelum mengajukan dana aspirasi, terlebih dahulu memperjelas pengaturan mengenai transparansi dan akuntabilitas dana aspirasi tersebut.

“Selain itu, memperjelas ruang lingkup atau batasan dari segi jumlah dan anggaran serta tolak ukur kinerjanya,” tandas Peneliti IBC dalam rilisnya kepada obsessionnews.com, Selasa (9/6).

Nampaknya, meski sudah mendapat dana reses, anggota DPR masih menuntut adanya dana aspirasi Rp20 miliar per anggota. Dana tersebut nantinya akan dimasukkan dalam Rancangan APBN 2016 dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp11,6 triliun per tahun.

Ketua DPR RI Setya Novanto menampik bahwa dana aspirasi digunakan untuk kepentingan anggota DPR. Menurutnya, dana tersebut digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPR terhadap ‎konstituennya di daerah pemilihan (dapil).

Menurut Setya, fungsi anggota DPR hanya menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat tentang kondisi daerahnya. Setelah itu, anggota DPR kemudian membuat program penyelesaian masalah disertai dengan besaran anggaran untuk diajukan ke pemerintah daerah.

‎”Ini tidak dimiliki (anggota) tapi semua diserahkan pada pemerintah. Hanya usulan anggota,” ‎kilahnya di DPR, Selasa (9/6/2015).

 

Sebagaimana diketahui, sebelum ini DPR juga pernah mengusulkan dana rumah aspirasi sebesar Rp150 juta per anggota setiap tahunnya. Rumah aspirasi tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan dan pertemuan antara anggota DPR dengan konstituen.

Bahkan jauh sebelum itu pada 2011 Badan Anggaran pernah mengusulkan adanya dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota. Namun, sayang rencana tersebut berhenti di tengah jalan karena mendapat penolakan keras dari wartawan. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.