Minggu, 25 Oktober 20

Atasi Konflik KPK-Polri Jangan Seperti Pemadam Kebakaran

Atasi Konflik KPK-Polri Jangan Seperti Pemadam Kebakaran

Jakarta, Obsessionnews – ‎Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritik cara mengatasi konflik KPK-Polri yang dinilai hanya bersifat sementara sehingga hampir setiap tahun hubungan kedua lembaga hukum itu seringkali tidak harmonis lantaran saling terlibat konflik.

‎”Jadi jangan seperti pemadam kebakaran kalau ada kebakaran baru dipadamkan sehingga setahun kemudian muncul lagi,” ujar Abdullah saat berbincang dengan Obsessionnews, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Abdullah sambut baik penunjukan tiga pelaksana tugas pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi. Paling tidak kehadiran Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi ‎bisa meredam ketegangan yang ada serta menjaga kesolidan di internal KPK.

Ruki dikenal sebagai mantan Ketua KPK periode pertama yang selama ini memiliki hubungan baik dengan kepolisian karena yang bersangkutan juga merupakan mantan petinggi polri. Sedangkan Johan pernah menjadi ketua wadah pegawai lembaga itu.

“Kalau pa Indriyanto yang belum tau persis, tapi paling tidak KPK ini bisa membaik,” katanya.

Perseteruan KPK-Polri atau yang dikenal dengan istilah Cicak versus Buaya sudah terjadi tiga dalam tiga periode yakni 2009, 2012 dan 2015. Di jilid 1 berawal dari tindakan penyadapan KPK terhadap Kabareskrim Polri (2008) Komjen Susno Duadji. Lalu serangan balik polri dengan menetapkan dua pimpinan KPK ketika itu Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Ujung dari kasus ini Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan pemberhentian penuntutan.

Konflik KPK polri kembali terjadi, setelah KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus simulator SIM. Upaya kriminalisasi terhadap KPK pun dilakukan. Pada 5 Oktober 2012, sejumlah ‎aparat kepolisian mengepung gedung KPK untuk menangkap Kompol Novel Baswedan. Penyidik KPK asal polri ini dituduh melakukan penganiayaan berat terhadap warga saat bertugas di Bengkulu.

Setelah cukup lama perseteruan tersebut dibiarkan, SBY barulah turun tangan menangani kasus tersebut dengan mengeluarkan lima poin, salah satunya penanganan kasus Novel dinilai tidak tepat baik dari segi waktu dan cara. Sedangkan Djoko Susilo divonis pengadilan dengan hukuman selama 18 tahun penjara.

Terakhir kasus Cicak versus Buaya ‎terjadi setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Polri dengan berbagai upayanya lalu menetapkan dua pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sebagai tersangka.

Akhir dari masalah ini, Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres pemberhentian ‎sementara Bambang dan Samad serta pengangkat tiga pelaksana tugas yakni Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi‎ Sapto Prabowo.

Polemik Cicak Vs Buaya jilid 3 ini harus dikatakan belum selesai sebenarnya dan justru bisa membuka peluang kemungkinan konflik kedua lembaga bisa kembali terjadi, apabila presiden Jokowi tidak mengambil langkah penyelesaian yang tepat.

Kalau akar masalahnya tidak dipecahkan, kalau kasus-kasus yang sudah mengemuka tidak dituntaskan proporsional maka kemungkinan besar akan terjadi lagi Cicak Vs Buaya Edisi ke 4, edisi ke 5 dan seterusnya.‎‎ (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.