Selasa, 26 Januari 21

ASN Harus Layani Publik, Jangan Berjiwa Bos Tengil

ASN Harus Layani Publik, Jangan Berjiwa Bos Tengil
* Prof Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Dukcapil)

Jakarta, Obsessionnews.com – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH mewanti-wanti agar Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melayani publik, jangan berjiwa bos yang tengil.

“ASN harus berjiwa menjadi pelayan publik, jangan berjiwa menjadi bos yang tengil. Perlu semangat pelayanan! Layani masyarakat sehingga senang dan bahagia. Datang ke Dukcapil senang, pulang bahagia. Kalau tidak, masyarakat mengeluh dan bisa diungkap ke mana-mana. Jangan bikin susah (warga),” tegas Prof Zudan di depan 31 camat dan 154 lurah se Kota Surabaya yang didampingi Kadis Dukcapil Agus Imam Sonhaji dalam teleconference, Kamis (5/11/2020).

Pengarahan dari Dirjen Dukcapil yang dilanjutkan tanya jawab ini digelar menyikapi terjadinya kesalahpahaman akibat komunikasi yang tidak tuntas dari petugas Kelurahan Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya, terhadap warga bernama Ny. Yaida saat mengurus akte kematian anaknya. Sehingga Ny. Yaida mengeluh dan nekat berangkat sendiri ke Jakarta untuk mengurusnya di Dukcapil Pusat.

Terkait kasus ini, Dirjen Dukcapil Prof Zudan kecewa terhadap aparat kelurahan di Surabaya sehingga menginstruksikan jajaran Dukcapil beserta Camat dan Lurah se Kota Surabaya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya karena tugas ASN harus melayani publik, bukan bergaya bos (bossy). “ASN harus berjiwa melayani, bukan berjiwa bossy. Harus dipilih orang-orang yang berjiwa melayani. Jangan sampai ada aparat (ASN) yang berjiwa bos di Dukcapil,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan kalau Dukcapil hanya bisa dilayani negara, tidak ada yang bisa dilayani swasta. Kalau pendidikan, bisa. “Kalau pendidikan negeri tidak bagus, publik bisa pilih pendidikan swasta. Tapi Dukcapil sejelek apapun, masyarakat tidak bisa memilih karena tidak ada Dukcapil swasta. Kecuali kalau ada Dukcapil swasta, mungkin masyarakat pilih swasta,” terang Prof Zudan.

Bikin Group WA
Dirjen Dukcapil menyesalkan terjadinya kasus yang menimpa Ny. Yaida di Surabaya. Akibat hanya satu kasus tapi dampaknya merusak citra Dukcapil se Indonesia yang kini sudah berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat. “Hanya satu kasus di Surabaya, dampaknya jadi seluruh Indonesia,” sesalnya.

Diungkapkan, kesalahan di Surabaya tersebut hanya karena komunikasi yang tidak tuntas, yakni aparat (kelurahan) tidak jelas memberi penerangan kepada Ny. Yaida yang mengurus akte kematian anaknya sehingga nekat mengurus ke pusat. Agar tidak terjadi lagi kasus serupa, Prof Zudan mengarahkan Kepala Dinas Dukcapil untuk membuat group WA di tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga RT/RW sehingga komunikasi bisa cepat diketahui publik.

“Kalau ada yang tidak paham, bisa tanya ke group WA. Kepala Dinas Dukcapil harus bikin group WA sehingga kalau ada pengaduan dan keluhan, langsung bisa ditangani. Saya sendiri ada 60 group WA di Dukcapil (Pusat) sehingga cepat atasi masalah,” tutur Dirjen Dukcapil.

“Pengurusan dokumen harus diumumkan di group WA Kelurahan sehingga penduduk tahu kalau sudah jadi,” tambahnya.

Ditegaskan, Aparat Sipil Negara (ASN) harus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sesuai yang diamanatkan Permendagri No.19/2020. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan dokumen kependudukan yang diamanatkan ditingkatkan pelayanannya paling sedikit adalah KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Surat Keterangan Pindah.

Semua dokumen kependudukan tersebut diselesaikan paling lama 1 jam, maksimal 24 jam sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap. Dikecuaalikan apabila terjadi gangguan jarkomdat (jaringan komunikasi data) dan/atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen. “Pejabat Disdukcapil akan dikenakan sanksi apabila tidak dapat melaksanakan ketentuan ini,” tandasnya mengutip Permendagri tersebut. “Kalau KTP-el saja bisa selesai satu jam, dokumen lain bisa lebih cepat lagi,” tegasnya.

Karena itu, Dirjen Dukcapil sangat menyesalkan pengurusan akte kematian anaknya Ny Yaida di keluarahan di Surabaya yang tidak bisa cepat tertangani. “Saya minta kasus Ny. Yaida yang terakhir kali. Akibat ada satu cela, saya ikut tercela dan Dukcapil se Indonesia se Indonesia juga ikut terkena,” papar Prof Zudan.

Ia juga berharap agar Kelurahan umumkan setiap hari jumlah ketersediaan blanko sehingga tidak ada pungli. “Harus diumumkan setiap hari di group WA dan Face Book, Twitter atau Instagram. “Buat pengaduan dan pengumuman!” serunya.

Bagi warga yang siap rekam untuk KTP-el juga harus diumumkan sehingga bisa segera datang ke kantor kelurahan. “Petugas (kelurahan) jemput bola, harus proaktif, (kalau sudah jadi) cetak dan umumkan,” pinta Dirjen Dukcapail.

“Jangan terjadi lagi kesalahan yang membuat warga susah (seperti kasus Ny. Yaida di Surabaya,” tambahnya pula. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.