Kamis, 29 September 22

ARB Minta Masyarakat Bersabar Menanti Program Kerja Jokowi

ARB Minta Masyarakat Bersabar Menanti Program Kerja Jokowi

Jakarta – Sekelompok massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Rakyat Bukan Relawan Jokowi (ARB Relawan Jokowi) menggelar aksi damai di Bundaran HI, Jl. MH. Thamrin Menteng Jakpus, Rabu (3/12/2014). Mereka meminta ‎kepada masyarakat untuk bersabar memberikan waktu kepada Jokowi menepati janji-janjinya.

“Beri Jokowi waktu, biarkan Pak Jokowi bekerja dan jangan ganggu-ganggu,” kata Koordinator aksi M Taufan.

Menurut Taufan, dampak dari pemilihan presiden 2014 sampai saat ini masih membawa gesekan antar partai politik, terutama bagi para politisi yang partainya kalah menjagokan calonnya sebagai presiden dan wakil presiden. Kondisi ini membuat mereka yang tidak suka dengan Jokowi selalu mencari celah dari isu-isu yang nantinya dipake untuk menyerang mantan wali kota Solo itu.

“Pemerintahan Jokowi-JK yang pro rakyat menjadi seperti hantu yang ditakuti oleh para haters,” beber Taufan saat berorasi.

Dalam aksinya, demonstran juga menggelar spanduk bertuliskan mengenai sindiran terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SB). Taufan berpendapat bahwa sebenarnya SBY hanya mewariskan beban nasional kepada Jokowi terutama mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kenaikan BBM, Beban Jokowi Warisan SBY, Beri Jokowi Waktu, Biarkan Jokowi Bekerja, Jangan Diganggu Dulu, Kompensasi Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran, Awas !, Kenaikan BBM Ini Jebakan Yudhoyono, Dulu Menolak BBM Naik karena Duit Kompensasi Tidak Jelas Larinya. Sekarang Mendukung karena Pemerintah Gak Punya Duit Buat Pembangunan Pro Rakyat”. Tulisnya.

Ia menambahkan, beban berat kini diemban oleh pemerintah Jokowi-JK. lbaratnya, Jokowi-JK kini harus rela melakukan cuci piring atas pesta pemerintahan SBY selama 10 tahun. Namun, terkadang sebaliknya sikap Jokowi yang sederhana dan lebih senang blusukan dianggap sebagai bentuk pencitraan.

“Jokowi hanya menerima getah dari buah nangka yang telah dimakan pemerintahan sebelumnya,” cetus Taufan.

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM yang dilakukan oleh Jokowi, merupakan kebijakan yang dengan sangat berat hati diambil, karena tidak ada ruang fiskal yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan pro rakyat yang disusun oleh pemerintahan Jokowi-JK.

“Yang terjadi dengan kenaikan BBM adalah pengalihan subsidi, dari subsidi BBM yang hanya dinikmati sebagian kecil orang kaya, ke pemanfaatan subsidi agar dinikmati oleh banyak rakyat dengan mengalihkan dalam program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain,” terang dia.

Dulu di jaman pemerintahan sebelumnya, tambah Taufan, boleh saja menolak kenaikan harga BBM karena dana kompensasi tidak jelas disaIurkan entah kemana dan untuk apa. Tapi kini perlu mendukung pengalihan subsidi karena pemerintah tidak punya dana untuk membiayai pembangunan pro rakyat. “Kami berpendapat bahwa mengganggu pemerintahan Jokowi-JK yang pro rakyat sama saja dengan mengganggu hak-hak rakyat untuk menikmati pembangunan. ” papar dia.

Karenanya, pihaknya mengajak seluruh rakyat untuk mengawasi dengan benar, penggunaan dana subsidi BBM tersebut kepada proyek-proyek pembangunan yang menguntungkan rakyat. “Kami juga minta pemerintah untuk membasmi mafia migas, baik yang ada di kubu KMP maupun KIH,” tandasnya. (Abn)

 

Related posts