Jumat, 28 Februari 20

Apkasi Minta Kenaikan Iuran BPJSD Kesehatan Ditinjau Ulang

Apkasi Minta Kenaikan Iuran BPJSD Kesehatan Ditinjau Ulang
* Apkasi saat memberikan pandangannya di Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI, Gedung Nusanta I, Senayan Jakarta, Kamis (16/01/2020). (Foto: Dok Apkasi)

Jakarta, obsessionnews.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memberikan pandangannya soal dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di daerah.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Bidang Kesehatan Apkasi Hendra Gunawan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI, Gedung Nusanta I, Senayan Jakarta, Kamis (16/01/2020).

Dalam kesempatan itu, Hendra menyampaikan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku efektif 1 Januari 2020 jelas berdampak kepada keuangan daerah.

Menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mewajibkan Pemda menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran, kesehatan (10 persen), infrastruktur (25 persen).

“Artinya sudah 55 persen anggaran APBD digunakan untuk sektor-sektor yang sudah diplot pemerintah pusat,” ujar Hendra dalam keterangan tertulisnya yang diterima obsessionnews.com, Jumat (17/1).

Jika hal ini ditambah dengan belanja pegawai, dan penambahan iuran BPJS, maka sisa anggaran semakin kecil. “Kami berharap kenaikan iuran BPJSD Kesehatan ini bisa ditinjau ulang,” pintanya.

Sebab dengan adanya kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100% jelas akan mempengaruhi besar pada anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan otomatis akan memperkecil alokasi anggaran lainnya.

“Hal lain yang menjadi sorotan, masih ada data PBI yang tidak sinkron dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemsos),” tambah Hendra.

Selain itu, masih banyak data PBI yang tidak valid. Bahkan ada beberapa kasus ditemukan data warga kabupaten lain yang menerima PBI dari kabupaten yang membayar iuran. Untuk itu penyelarasan data PBI program JK antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan BPJS Kesehatan musti ditingkatkan.

“Agar proses pembersihan dan penggantian terus dilakukan untuk memastikan penerima PBI adalah orang-orang yang berhak,” tegasnya.

Hendra mengakui, dengan adanya kenaikan iuran BPJS, Pemda kesulitan mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh hingga 100 persen. “Iuran yang naik hingga 100 persen sangat memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

Sebab di beberapa daerah peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai lebih dari 90 persen dan sudah lolos sebagai kabupaten yang melaksanakan UHC atau jaminan kesehatan menyeluruh.

“Namun dengan adanya kenaikan iuran BPJS, pemerintah daerah akan kesulitan untuk mempertahankan kepesertaan mencapai lebih dari 90 persen,” pungkas Hendra. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.