Jakarta, Obsessionnews.com – Selaku organisasi yang lahir dari semangat otonomi daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berposisi strategis untuk menghubungkan antara kepentingan pusat dan daerah. Seperti yang dilakukan dalam memfasilitasi sebanyak 31 bupati untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).
Ketua Umum Apkasi Mardani H. Maming mengatakan, inisiatif mempertemukan bupati dengan Presiden dalam sebuah momen khusus merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi para kepala daerah.
“Presiden ketemu dengan bupati memang sudah sering terjadi, terutama di acara-acara formal kepemerintahan. Namun bertemu tatap muka, bisa bersalaman, foto berdua dengan presiden secara eksklusif, bahkan bisa langsung ngobrol dengan Presiden, tentu menjadi pengalaman tak terlupakan bagi para bupati,” kata Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com, Selasa (13/11).
Ia menjelaska, pertemuan dengan Jokowi tentu juga dimanfaatkan dengan baik oleh para bupati dalam menyampaikan prioritas masalah yang dihadapi di daerah.
“Dengan bisa berbicara langsung dengan bapak presiden, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi para bupati di daerah bisa segera dicarikan solusi dan langsung ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) mengakui pertemuan ini sangat bermanfaat bagi bupati dalam menyelesaikan permasalahan yang tersumbat.
“Audiensi dengan bapak Presiden ini sudah dilakukan Apkasi sebanyak lima kali, dan tentu ketemu presiden yang memiliki banyak sekali urusannya perlu dipersiapkan sebaik mungkin. Hal ini mengingat waktu yang disediakan terbatas, namun kami ingin seluruh bupati yang hadir kali ini bisa mengungkapkan uneg-unegnya secara efektif dan efisien. Kalau perlu para bupati bisa langsung mengungkapkan solusinya dan kementerian atau lembaga apa yang harus menindaklanjutinya,” tutur Anas.
Ia memberikan contoh di pertemuan sebelumnya karena kehabisan waktu, salah satu bupati yang belum sempat bicara lantas punya ide menyelipkan coretan di secarik kertas untuk diserahkan kepada presiden. Dan seminggu setelah itu langsung direspons dan diselesaikan oleh pemerintah pusat.
Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan istana, singkat bahwa pertemuan dengan bupati kali ini beragam daerahnya.
“Ada yang dari Sangihe, ada yang dari Papua, dari Aceh, Aceh Timur, Donggala juga,” katanya.
Jokowi mengaku ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai kondisi ekonomi. Saat ini kondisi ekonomi dunia pada posisi yang sulit dan tidak menguntungkan Indonesia.
“Kita tahu ada masalah-masalah ekonomi di Turki, Argentina, Brazil, Venezuela yang krisis sampai inflasinya ratusan persen. Kemudian perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang sampai saat ini pun juga belum ada tanda-tanda mereda,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi seperti itu harus diwaspadai oleh para para kepala daerah dan meminta agar berhati-hati, karena gejolak ekonomi di sebuah negara, utamanya isu terutama Amerika-Tiongkok bisa berdampak ke negara lain.
Meski demikian Jokowi memberikan motivasi kepada para bupati, bahwa kinerja ekonomi Indonesia dalam situasi sulit tersebut masih menunjukkan tren positif.
“Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa kinerja ekonomi kita dalam situasi yang sangat-sangat sulit seperti ini saya kira informasi terakhir dari BPS kita tahu pertumbuhan ekonomi kita stabil dan menaik di triwulan ketiga, yaitu pada angka 5.17%,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Apkasi Remigo Yolando Berutu (Bupati Pakpak Bharat) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan, menerangkan bahwa salah satu poin penting yang dibahas dengan presiden adalah kesiapan daerah dalam menerapkan Online Single Submission (OSS).
“Kami daerah telah siap seratus persen,” ujar Remigo dengan suara mantab.
Seperti diketahui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS ini akan memangkas banyak mata rantai birokrasi dan akan menjadikan seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah menjadi sebuah kesatuan. (ali/arh)
