Sementara itu Erlina Ria Norsan membacakan saran yang merupakan rekomendasi pemikiran dari para pengurus Apkasi, mencakup tiga hal. Pertama, agar Lembaga OSS/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan bentuk-bentuk penyuluhan atau Sosialisasi kepada para pelaku Usaha.
Kedua, keterlibatan Pemerintah Pusat melalui Kementerian agar selalu memberikan pendidikan dan pelatihan secara optimal bagi tenaga-tenaga kerja di daerah untuk bisa bersaing dalam rangka mendukung daya saing dunia usaha.
Ketiga, Pemkab membutuhkan dukungan untuk pembangunan sekolah-sekolah kejuruan (advokasi) yang mampu mencetak para tenaga kerja siap pakai yang merupakan putra putri daerah utamanya. Sehingga diharapkan penanam modal dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal yang berkompeten sebagai karyawan perusahaan.
Erlina menambahkan, dalam rangka peningkatan potensi pajak di kabupaten, agar pelaku usaha yang memiliki cabang di daerah harus mendaftarkan NPWP cabang di kabupaten tersebut.
“Kontribusi pelaku usaha di daerah perlu ditingkatkan, karena selama ini banyak perusahaan yang berusaha atau memiliki cabang di daerah belum banyak berkontribusi terhadap pembangunan di daerah. Mereka berinvestasi di daerah, tetapi terdaftar di Jakarta. Sehingga pembayaran pajaknya tidak masuk di daerah,” kata Erlina bersemangat. (arh)
