Padang, Obessionnews.com – Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017 dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), masih jauh dari cukup.
DAU sebesar Rp691 miliar dinilai belum proporsional mengingat pertambahan jumlah pegawai pasca peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengatakan, salah satu langkah yang akan dilakukan dengan mengefektifkan pembiayaan diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“DAU tahun 2017 tidak mencukupi apalagi kewenangan yang dimiliki Sumbar cukup besar setelah peralihan kewengan dari kabupaten/kota ke provinsi terjadi. Untuk itu, maka perlu dilakukan efisiensi anggaran dengan tetap mengacu pada program perioritas,” katanya usai rapat paripurna penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, Senin (7/11/2016) siang.
Pasca peralihan kewenangan dari kabupaten/kota di bidang pendidikan, kehutanan, perikanan dan pertambangan, menyedot dana APBD. Untuk belanja pegawai dibutuhkan dan, sementara yang tersedia Rp1,9 triliun.
Kebutuhan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,3 trliun. Untuk belanja pegawai saja, tersedot dana sekitar Rp1,3 triliun, sementara DAU untuk Sumbar tahun 2017 sebesar Rp685 miliar. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)
