Sabtu, 23 Oktober 21

APBD DKI Jakarta, Siapa Sebenarnya yang Begal?

APBD DKI Jakarta, Siapa Sebenarnya yang Begal?

Jakarta, Obsessionnews – Kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus DPRD tentang RAPBD DKI semestinya bisa diselesaikan secara baik-baik dalam ruang pembahasan di DPRD sebagai tempat semestinya untuk membahas RAPBD, tanpa terburu-buru dibawa ke ranah publik.

Demikian kesimpulan yang dibacakan oleh moderator Hatta Taliwang dari Diskusi bertopik “APBD DKI Jakarta,  Siapa Sebenarnya yang Begal” yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta  (IEPSH) di Jakarta, Senin (9/3), dengan pembicara Dr Fuad Bawazier (Mantan Menkeu), Prof Dr Margarito Kamis SH MH (Pengamat UI), Uchok Sky Khadafi (FITRA), Adhie M Massardi (GIB) dan Salamuddin Daeng (AEPI/IGJ).

Kemudian, lanjut Hatta, kisruh terjadi karena diduga terjadi pengurangan anggaran yang cukup signifikan yang dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran Pemda dan diduga ada penambahan anggaran di pos tertentu. Apapun situasinya dlm sistem ketatanegaraan kita ANGGARAN ITU MUTLAK HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR. Sementara itu DPRD merasa AHOK melakukan pelanggaran terhadap UU, dengan mengajukan secara sepihak RAPBD versinya ke Mendagri (bukan RAPBD yang dibahas bersama) sehingga DPRD mengajukan HAK ANGKET.

“Kisruh DPRD vs AHOK ini membawa ‘hikmah’ tersendiri bagi rakyat karena dg kasus ini bisa dijadikan ‘pintu masuk’ untuk membongkar segala bentuk kejahatan mafia anggaran diseluruh Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia. Bahwa APBD diduga disusun dengan ‘skenario’ uintuk bisa ‘dibegal’ yang melibatkan oknum PEMDA, oknum DPRD dan oknum PENGUSAHA SWASTA. Sehingga bila diprosentasekan nilai kejahatan korupsi ini diduga 70% tanggung jawab eksekutif dan 30% tanggung jawab legislative,” tandas Hatta membacakan kesimpulan diskusi.

Selanjutnya, dalam kasus DKI dengan besaran anggarannya yang menggiurkan (Rp73 triliun) maka banyak pihak yang berkepentingan. Termasuk kelompok-kelompok kapitalis internasional dg sistem E-BUDGETTING berkpentingan ikut ‘membegal’ APBD DKI. “Sehingga pertarungan antara Ahok vs DPRD dapat dipandang sebagai pertarungan ‘begal lokal’ yang dibacking oleh DPRD melawan ‘begal internasional’ yang dibacking oleh Pemda/Ahok,” papar kesimpulan diskusi.

Selidiki Kejahatan Mafia Anggaran!
Lebih lanjut, hasil diskusi juga merekomendasikan beberapa hal, diantaranya ialah agar hak angket yang telah disetujui DPRD agar dilanjutkan. Kemudian, BPK diminta melakukan audit komprehensif (investigatif/faktual) ataupun BPKP melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap PEMDA DKI terutama terhadap anggaran yang telah lalu.

Hasil diskusi merekomendasikan pula, agar pihak Kejaksaan/Kepolisian segera melakukan penyelidikan atas berbagai dugaan kejahatan mafia anggaran yang terjadi di APBD seluruh Indonesia khususnya yang di DKI Jakarta. “Bila terjadi deadlock atas pembahasan RAPBD DKI, maka DKI Jakarta harus menggunakan APBD tahun sebelumnya/2014,” tandas Hatta membacakan rekomendasi diskusi.

Selain itu, diskusi merekomendasikan agar masyarakat harus intensif mengawasi seluruh proses hukum dan proses politik yang sedang dan akan terjadi berkaitan dengan kisruh AHOK vs DPRD tersebut tanpa overacting untuk membela salah satu pihak, sebelum proses tersebut mendapatkan hasil yang adil bagi rakyat umumnya. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.