Rabu, 25 Mei 22

Apakah Penghapusan DMO Batubara Untuk Dana Politik ?

Apakah Penghapusan DMO Batubara Untuk Dana Politik ?
* Yusri Usman

Rencana kebijakan penghapusan DMO ( Domestic Market Obligation ) batubara oleh Pemerintah yang digagas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan patut dipertanyakan untuk kepentingan siapa ? dan sebaiknya dibatalkan , mengingat dia juga berlatar belakang mempunyai bisnis batubara sebelum menjabat di pemerintahan Jkw -Jk , yaitu group Tobabara sejahtera.

Sehingga alasan rencana kebijakan itu untuk menutupi perkiraan defisit transaksi berjalan ( CAD / Current Acount Defisit ) sebesar USD 25 miliar sampai akhir tahun 2018 seperti yg dikatakan Gubernur Bank Indoneisa terkesan terlalu mengada ngada dan berpotensi terjadi konflik kepentingan , apalagi skrng sudah masuk tahun politik , maka tak salah publik akan mencurigai kebijakan itu diduga akan merupakan bagian pundi pundi untuk dana politik.

Pasalnya korban utamanya dari kebijakan itu adalah PLN yang selama ini menggunakan batubara sekitar 110 juta mtn ( metric ton ) yang merupakan bagian 25 % dari DMO dgn harga dipatok USD 70 per mtn akan berpotensi kollaps , apabila dipaksa membeli dengan HBA ( Harga Batubara Acuan ) saat ini berkisar USD 105 per mtn untuk kalori 6100 , sementara pemerintah sudah menyatakan bahwa PLN sampai dengan tahun 2019 tidak boleh menaikan tarif dasar listriknya.

Adapun perkiraan tambahan beban keuangan PLN sampai akhir tahun 2018 dengan kebijakan itu berkisar USD 2.1 miliar (60 juta mtn x USD 35 ) atau sekitar Rp 29.4 triliun dgn asumsi nilai tukar Rp 14.000 , sementara dana batubara yg dipungut oleh BLU BPBN ( Badan Layanan Umum Badan Pengelola Batubara Nasional ) yang akan dibentuk hanya sekitar USD 900 juta ( asumsi sisa produksi sekitar 300 juta mtn dari target total volume RKAB/Rencana Kerja Anggaran Biaya , total produksi sejumlah 485 juta mtn pertahun dgn dikalikan USD 3 permtn) , artinya negara masih wajib mensubdi PLN sebesar USD 1.2 miliar atau Rp 12 triliun ( USD 2.1 miliar dikurangi USD 900 juta ) , artinya kebijakan penghapusan CAP DMO ini negara berpotensi rugi sekitar Rp 16 , 8 triliun dan pengusaha batubara dapat tambahan keuntungan USD 1.8 miliar atau Rp 25.2 triliun , nah kalau pengusaha ini buang sekitar Rp 5 , 2 triliun saja sebagai dana taktis , masih tetap mengantongi Rp 20 triliun disakunya.

Anehnya lagi rapat digelar hari jumat 27 juli 2018 dipimpin Presiden Jokowi dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution , Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan , Wamen ESDM Achandra Tahar , Menteri LHK Siti Nurbaya dan pengusaha Adaro Boy Tohir , tapi lucunya malah tidak dihadiri oleh Meneg BUMN dan Direksi PLN sebagai yang akan menjadi korban utama dari rencana kebijakan penghapusan DMO ini.

Disisi lain kebijakan penghapusan DMO dan peningkatan produksi nasional batubara menjadi 485 juta mtn pertahun telah bertentangan dengan kebijakan DEN ( Dewan Energi Nasional ) yang diketuai langsung oleh Presiden Jokowi dan ketua hariannya Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM , karena didalam RUEN ( Rencana Umum Energi Nasional ) sudah diputuskan dan ditanda tangani sendiri oleh Presiden Jokowi bahwa produksi nasional batubara pada tahun 2018 hanya sekitar 400 juta mtn , artinya telah terjadi pelanggaran kelebihan volume produksi sekitar 85 juta mtn , belum lagi dihitung potensi kerusakan lingkungan hidup , kerusakan lahan dan efek peningkatan karbon udara.

Seharusnya kebijakan yang sudah ada selama ini bisa lebih disempurnakan saja itu jauh lebih baik , yaitu menetapkan kewajiban pungut sebesar USd 5 sd USD 10 permtn bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi DMO, rentang nilai pungut itu tentu berdasarkan HBA saat itu , kalau HBA dibawah dibawah USD 60 per mtn tidak dipungut , dan kalau HBA berkisar USD 80 sd USD 100 dipungut USD 3 sd 5 per mtn dan HBA diatas USD 100 permtn dipungut USD 5 sd USD 10 per mtn.

Adapun payung hukum yang melandasi kebijakan pemerintah ini adalah Permen ESDM nmr 25 thn 2018 tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan kewenangan penuh pemerintah melakukan kebijakan pengendalian produksi batubara nasional.

Jakarta 29 Juli 2018
Direktur Eksekutif CERI
(Center of Energy and Resources Indonesia)
Yusri Usman

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.