Bandung, Obsessionnews – Aktivis Cipayung yang ada di Kota Bandung, mempertanyakan proses hukum terhadap ‘Duo Balinine’ terpidana mati narkoba asal Australia. Pertanyaan tersebut termaktuk dalam Panca Tuntutan Rakyat (Pantura) yang disampaikan kepada pemerintah Jokowi-JK, Minggu (12/4/2015).
Kelompok Cipayung tersebut berasal dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMNI).
Bertempat di Sekretariat GMKI Kota Bandung Jl. Dago 109 Bandung, pernyataan Pantura berbunyi:
1. Melihat realitas penegakkan hukum Indonesia saat ini menimbulkan catatan negative dan menjadi antithesis dari cita-cita awal pemerintah. Hukum seharusnya menjadi ujung tombak aturan main suatu Negara malah menjadi alat kepentingan kelompok.
Wajah hukum kita terlihat ketidakjelasan arah dan tujuannya. Kadang tumpul kadang tajam. Tumpulpun arahnya selalu keatas dan tajamnya selalu mengarah kebawah. Dimanakah wajah keadilan itu? Mungkin benar dalam dunia estetika ketidakadilan akan tetap ada karena bila hal ini tercapai maka fakultas hukum tidak perlu lagi, ini menjadi bagian dari seninya hidup. Apakah ini juga yang di pahami oleh pemerintah khususnya penegak hukum saat ini?
2. Di bidang kesehatan dan sosial masyarakat di buat bingung dengan adanya BPJS dan kartu sakti Jokowi-JK. Kurangnya sosialisasi dan lemahnya sistem pengawasan juga membebankan pihak perusahaan (swasta). Di sinlah perlunya pembenahan sistem pengelolaan dan manajemen yang lebih baik. Pada konteks yang lain, Human trafficking dan Narkoba menjadi anjing yang menggonggong dan mengganggu harkat dan martabat orang lain. Kita kehilangan jati diri bangsa akan dimensi kemanusiaan kita sendiri.
Hal perlu ketegasan khususnya peneak hukum untuk tegas dalam memainkan perannya, berhubung maraknya mafia internal penegak hukum itu sendiri berkeliaran dimana. Beberapa bulan yang lalu, kita dihiasi dengan isu nasional bahkan internasional oleh media yaitu ‘Duo Bali Nine’. Namun akhirnya semua terdiam dengan isu yang lain, sebenarnya yang ingin ditanyakan adalah dimanakah keberadaan ‘Duo Bali Nine’ saat ini?
3. Dalam dunia ekonomi, semua aspek perekonomian kita dikuasai oleh kaum oligarki. Sehingga banyak orang tidak menyadari kalau pemerintah punya strategi bisnis yang ampuh yaitu merancang undang-undang baru, karena idealnya adalah pasal berapa pasarannya berapa.
4. Dunia politik kita selalu diidentikkan dengan kekuasaan. Sehingga selalu ada hingar bingar teori intimidasi menghiasi perpolitikan kita yaitu ancaman dan penawaran. Di situlah letak hancurnya sisi kemanusiaan dalam berpolitik. Kami, Cipayung merasa kemenangan selalu mengantarkan orang pada suatu puncak kekuasaan, namun yang harus di ingat adalah hancurnya kekuasaan dalam berpolitik ketika hilangnya sisi kemanusiaan kita.
5. Cipayung melihat dunia pendidikan kita masih fokus pada pergantian orang dan sibuk dengan perubahan kurikulum, tetapi kefokusan dunia pendidikan kita terdapat ketidakjelasan arah dan mau kemana. Kami merasa teoritis menjadi wajah buramnya pendidikan kita, sehingga kita hanya akan menghasilkan generasi bangsa pengikut.
Adapun Pantura tersebut disampaikan Ketua-ketua Organisasi. PMKRI Kota Bandung: Gisela Kristin Kerina (Sekretaris Umum), HMI Kota Bandung: Achyar Al – Rasyid (Ketua Umum), GMNI Kota Bandung: Fahmi Noris (Ketua Umum), PMII Kota Bandung: Ahmad Riyadi Leky (Ketua Umum), GMKI Kota Bandung: David Sitorus (Ketua Umum). (Dudy Supriyadi)
