Rabu, 25 Mei 22

Antisipasi Terorisme Mendagri Terbitkan Surat Edaran Kepada Kepala Daerah

Antisipasi Terorisme Mendagri Terbitkan Surat Edaran Kepada Kepala Daerah
* Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.

Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran terkait peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Surat bernomor 300/3037/SJ dan 300/3038/SJ tertanggal 17 Mei itu ditujukan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia. “Diminta kepada Saudara agar untuk masing-masing mengambil langkah-langkah antisipasi,” ujar Tjahjo seperti dikutip dari surat tersebut, Jumat (18/5/2018).

Surat edaran tersebut ditembuskan kepada Presiden Jokowi, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua DPRD seluruh Indonesia, Kepala Satpol PP se-Indonesia, dan Kepala Badan Kesbangpol seluruh Indonesia.

Dalam surat tersebut, Pertama Tjahjo memerintahkan seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan secara aktif menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing seusai standar operating procedure yang berlaku.

Kedua, menginstruksikan agar daerah mengoptimalkan peran forum-forum kemitraan masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Hal itu dalam rangka deteksi dini, cegah dini, dan penyelesaian potensi gangguan ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Ketiga, meminta daerah untuk meningkatkan patroli keamanan di obyek vital, kantor pemerintahan dan swasta, rumah ibadah, rumah kos, dan kontrakan serta pusat-pusat keramaian dalam rangka mencegah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta untuk menjamin perlindungan pada masyarakat.

Keempat, daerah juga agar mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) melalui ronda pada wilayah masing-masing sampai tingkat RT/RW. Serta mengaktifkan wajib lapor bagi tamu 1×24 jam kepada pengurus RT/RW di lingkungannya.

Kelima, daerah diminta melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menyikapi, menyelesaikan isu-isu strategis yang berpotensi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak pada stabilitas politik.

Keenam, mengimbau kepala organisasi perangkat daerah, baik di kabupaten atau kota, para pelaku usaha dan stakeholder lainnya untuk berpartisipasi memasang baliho atau spanduk yang berisi ajakan atau himbauan mengecam dan tidak takut terhadap aksi terorisme.

Ketujuh, daerah diminta menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri setiap perkembangan situasi dan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerahnya masing-masing. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.