Oleh : Habil Marati (Anggota DPR RI 1999-2009)
Masih ingatkah Bu Saeni? Itu lho seorang Ibu pemilik warung nasi di Serang, Banten, yang warungnya ditutup oleh Satpol PP karena warung nasinya buka di siang hari di kala sebagian besar Umat Islam Serang dan Banten berpuasa. Berita Penutupan warung nasi Saeni ini menjadi head line koran Kompas, situs detik.com, serta beberapa Televisi nasional. Begitu pentingkah warung Saeni ini? Begitu pentingkah secara Nasional warung bu Saeni ini?
Ada strategis apa sehingga warung Saeni ini membutuhkan kehadiran Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam memberikan sumbangan? Satpol PP menutup warung nasi Saeni adalah menegakkan aturan sosial dalam rangka membangun toleransi dalam hubungan sosial. Bahwa hubungan sosial tidak hanya didasarkan pada sosial kontrak saja secara horizontal tetapi juga harus diikat pada dimensi sosial Illahiyah.
Tapi benarkah kelompok media yang memblow-up penutupan warung Bu Saeni karena murni dorongan kemanusian? Umat Islam harus paham bahwa di Indonesia ini ada gerakan anti kemapanan syariat Islam, anti Islam, anti kemayoritasan penduduk Muslim di Indonesia. Mereka cuma kelompok minoritas radikal, rasis, fasis dan anti sejarah kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Headline pemberitaan yang dilakukan Kompas dan detik.com serta beberapa media Televisi nasional termasuk Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo menyumbang Bu Saeni. Apakah karena semata-mata menyangkut rasa iba? rasa kemanusian yang tinggi terhadap Bu Saeni? Jawabannya adalah: Bukan! Akan tetapi didorong untuk memojokkan syariat Islam, Syariat Islam dimana Ummat Islam sangat memuliakan dan menghormati bulan suci Ramadan.
Mengsetting penutupan warung nasi Bu Saeni sebagai headline berita adalah bentuk intolerans minoritas terhadap mayoritas. Sejak Presiden Soekarno, Soeharto, Sampai SBY adalah pakem syariat bahwa menghargai orang yang berpuasa pada bulan Suci Ramadhan adalah wajib secara sosial tolerans. Mengapa Jokowi dan Tjahjo Kumolo ikut memberikan perhatian serius terhadap kasus pemutusan warung nasi Saeni ini?
Bukankah Jokowi dan Tjahjo juga tahu bahwa menghormati orang yang sedang berpuasa di bulan Suci Ramadhan sudah berlangsung sebelum Indonesia merdeka? Menghormati warga Indonesia yang sedang melaksanakan ajaran Agamanya adalah sebuah kebersamaan dalam menghargai satu sama lain? Dus, bagian dari revolusi mental.
Lalu bagaimana dengan pembantaian Muslim Rohyngya?
Apa yang terjadi pada penderitaan muslim Rohyngya tidak sebanding dengan Bu Saeni. Tapi apakah ada kehadiran Jokowi sebagai President RI yang mana penduduknya mayoritas Muslim terhadap kejahatan kemanusian pada muslim Rohyngya? Jokowi sebagai Presiden RI memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menghentikan kejahatan kemanusian pembantaian muslim Rohyngya yang dilakukan tentara Myamar, polisi Myamar serta para biksu musrik dan fasis.
Jokowi sebagai Presiden RI memiliki kepentingan baik sebagai president maupun sebagai seorang muslim. Kepentingan Jokowi sebagai seorang president RI dimana rakyatnya beragama Islam adalah sebuah Negara yang memiliki pengaruh serta daya tekan yang kuat terhadap Negara Negara Anggota ASEAN termasuk Myamar.
Jokowi sebagai Presiden RI bisa memerintahkan Duta Besar Indonesia di Myamar untuk menekan Aung San Suu Kyi agar menghentikan pembantaian terhadap penduduk anak-anak, wanita serta orang-orang tua pada muslim Rohyngya. Jokowi sebagai Presiden RI dapat menekan Myamar baik melalui cara-cara kerjasama sesama Anggota ASEAN maupun aksi militer.
Demikian juga, Jokowi sebagai seorang muslim yang kebetulan saat ini di percaya Allah menjadi President RI, sudah kah Jokowi berbuat atas dasar sesama muslim membantu dan menolong saudara muslim Rohyngya nya? Namun sangat disayangkan, sebagai Presiden RI, Jokowi tidak sereaktif dalam kasus Bu Saeni.
Momentum kemanusiaan muslim Rohyngya yang dilakukan secara resmi oleh Pemerintahan Myamar serta didukung para biksu musrik, semestinya Jokowi sebagai Presiden RI dapat mengokohkan posisi RI di kawasan ASEAN sebagai stabilitas politik, keamanan serta kemanusian di kawasan Negara-negara ASEAN. Tapi sayang nampaknya Jokowi mencoba untuk mengambil posisi netral terhadap isu-isu yang menyangkut Umat Islam meskipun di depan mata ada pembantaian muslim Rohingya di Myamar. Akan tetapi jika ada kasus-kasus yang menyangkut pelaksanaan syariat Islam sepertinya Pemerintahan Jokowi sangat reaktif.
Pernyataan Dubes Myamar di Indonesia kemarin, bahwa kasus Rohingya bukan konflik Agama adalah bohong besar dan manipulatif, Kalau bukan konflik agama, mengapa biksu-biksu musrik ini terlibat dalam pembantaian etnis muslim Rohingya serta membakar masjid? Apa yang terjadi di Rohingya Myamar adalah konflik agama. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus menunjukkan keberpihakannya baik atasnama Negara RI maupun Jokowi atasnama pribadi seorang Islam. Lain halnya kalau Jokowi tidak memiliki hubungan emosional dengan muslim di seluruh dunia yang sedang tertindas seperi muslim Rohingya Myamar ini. (***)
