Minggu, 25 Agustus 19

Anies: Saya Bisa Bongkar Bangunan Reklamasi, Tapi Tidak Saya Lakukan

Anies: Saya Bisa Bongkar Bangunan Reklamasi, Tapi Tidak Saya Lakukan
* Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Republika)

Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sebagai pemimpin dirinya harus bisa bersikap adil dalam menyikapi sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemilik modal. Salah satunya menyangkut reklamasi Teluk Jakarta.

Dalam persoalan ini, Anies hanya bisa memberikan IMB kepada para pengembang. Ia mengaku bisa saja menghancurkan pulau reklamasi beserta bangunannya. Namun, ia tak mau melakukannya. Ia tak mau mencari pujian dengan menghancurkan bangunan milik para kolongmerat.

“Ya, jika saya sekadar mencari pujian, tampil heroik, dan bisa dicitrakan sebagai penghancur raksasa bisnis, maka bongkar saja semua bangunan di atas lahan hasil reklamasi itu. Di mana-mana akan disambut dengan tepuk-tangan. Secara politik itu akan dahsyat,” ujar Anies melalui siaran pers, Rabu (19/6/2019).

Menurut Anies, dirinya tidak mau merusak bangunan reklamasi karena ingin menjaga tatanan hukum dan kepercayaan publik. Anies mengatakan, sebagai pejabat negara, ia bertugas menjaga tatanan hukum. Ia tak bisa sembarangan melampiaskan amarah.

“Sudah terlalu sering terjadi bahwa hukum ditekuk oleh yang sedang berkuasa. Aturan hukum disingkirkan demi kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan mikro lainnya. Hukum dipakai sesuai selera, dipakai untuk mempertahankan kekuasaan,” katanya.

“Bahkan sering terjadi, sebuah pergantian pemerintahan lalu diikuti dengan pembatalan dan perubahan peraturan yang berlaku surut. Perubahan yang berlaku surut seperti itu akan merusak kepercayaan masyarakat atas kepastian hukum. Ini yang saya jaga, kepercayaan publik atas hukum dan kebijakan,” kata Anies.

Ia meminta masyarakat menghormati ketentuan yang berlaku. Selain itu, ia juga memastikan langkahnya menerbitkan IMB sudah sesuai prosedur. Izin mengeluarkan IMB adalah jalan dianggap paling adil untuk kedua belah pihak.

“Yang kami lakukan adalah proses hukum. Membawa mereka ke pengadilan. Hakim yang memutuskan sanksi, lalu, saya pun berkewajiban untuk melaksanakan keputusan pengadilan dan menjalankan semua peraturan yang berlaku dan mengikat,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB. Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.