Senin, 30 Januari 23

Anies: Dua Hari Lagi Jl Thamrin Sudah Bisa Dilalui Motor

Anies: Dua Hari Lagi Jl Thamrin Sudah Bisa Dilalui Motor
* Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, akan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan larangan menggunakan sepeda motor di Jalan Thamrin dan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Bahkan dalam waktu dekat ini, masyarakat DKI Jakarta sudah bisa beraktivitas melewati Jalan Thamrin dengan menggunakan sepeda motor seperti dulu kala. Dishub DKI, kata dia, saat ini sedang menyiapkan rute untuk motor di kedua jalan protrokol itu.

“Sesudah penyiapan rute itu dilakukan, langsung tanda di sana dicopot kendaraan bisa lewat. Mudah-mudahan satu dua hari ini (bisa dilaksanakan),” ujar dia, di Balai Kota, Selasa (9/3/2017).

Bagi Anies, putusan MA bersifat mengikat dan harus dijalankan. Karena itu, ia meminta putusan tersebut tidak lagi diperdebatkan, tapi harus dilaksanakan. “Ini Perintah Mahkamah Agung. Itu paling tinggi. Ya kita taat pada aturan, putusan MA itu bukan untuk didiskusikan tapi dilaksanakan,” kata dia

Anies mengatakan, sebagai gubernur ia disumpah untuk patuh dan taat terhadap konstitusi dan semua aturan perundangan. Artinya, sebagai pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyat wajib untuk menaati aturan.

Dalam salinan putusan yang diunggah di website resmi www.mahkamahagung.go.id, majelis hakim yang diketuai Irfan Fachrudin mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar.

Dalam putusan nomor 57 P/HUM/2017 itu, MA menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MA menganggap pembatasan lalu lintas sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta, Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.