Muhammad Nuh (ist)
A.Rapiudin
Jakarta– Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menilai desakan berbagai kalangan agar Mendikbud Muhammad Nuh mundur dari jabatannya sebagai hal yang wajar. Sebab, Ujian Nasional (UN) yang telah dilakukan setiap tahun masih saja mengalami persoalan, seperti tertundanya UN di 11 provinsi.
“Ibaratnya kalau menteri ikut ujian, dia bisa enggak lulus. Karena dia gagal melaksanakan tugasnya menggelar UN secara serempak. UN itu kan pekerjaan besar dengan dana besar dan telah dilaksanakan berkali-kali, tapi ini masih gagal juga,” tegas Raihan di Jakarta, Rabu, (24/4).
Anggota Fraksi PKS ini menambahkan, pada rapat kerja dengan Mendikbud Muhammad Nuh,Jumat, 26 April mendatang, Komisi X DPR akan melakukan evaluasi terkait kekisruhan pelaksanaan. Dari hasil evaluasi itu Dewan akan mengeluarkan rekomendasi terkait UN. “Soal apa rekomendasinya, itu baru akan dikeluarkan setelah mendengarkan penjelasan menteri,” ujarnya.
Dalam pandangannya, ujian tetap dilaksanakan namun hanya sebagai pemetaan. Pelaksanaanya juga tidak dilakukan seperti ujian nasional saat ini yang dijalankan secara nasional oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada guru di sekolah. Selain untuk mengetahui nilai akademiknya, ujian juga untuk melihat kualitas anak didik ke depannya.
“Sehingga kebutuhan kita akan sumber daya manusia ke depannya akan bisa dipetakan sejak awal. Misalnya, Indonesia dalam beberapa tahun ke depan membutuhkan SDM bidang apa, sekarang sudah mulai terlihat,” tuturnya.
Karena sebagai bentuk pemetaan, lanjut Raihan, nilai ujian juga akan memudahkan siswa memilih jurusan apa di sekolah lanjutan. Sebut misalnya, usai lulus SMP, apakah seorang siswa akan memilih SMK atau SMA. Atau kalau memilih jurusan ia akan menyesuaikan dengan nilai akademik. (rud)
