Senin, 27 Juni 22

Anggota Fraksi Partai Golkar Beda Pendapat Soal RUU PRT

Anggota Fraksi Partai Golkar Beda Pendapat Soal RUU PRT

Imar

Jakarta – Pernyataan politisi Partai Golkar, Nurul Arifin yang kurang
mendukung dengan usulan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) adalah
sikap pribadi, bukan sikap Fraksi Golkar secara keseluruhan.

“Justru Fraksi Golkar di Komisi IX lah yang menggagas RUU ini. Kita sudah
banyak bicara. Kita memandang RUU ini perlu ada,” ujar Anggota Komisi IX,
Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Jum’at (7/6/2013).

Sebelumnya diwartakan, Nurul sempat menyatakan pandangannya setelah rapat
Badan Legislatif DPR kemarin (05/06). Menurut Nurul, RUU Perlindungan PRT
dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih materialistis dan merusak tatanan
masyarakat. Nurul berpandangan, PRT merupakan pekerjaan yang terkait
langsung dengan ikatan keluarga, tidak seperti pekerja industrial.

Menanggapi pernyataan Nurul, Poempida mengatakan bahwa RUU ini, diusulkan
atas dasar pertimbangan bahwa berdasarkan berbagai data terdapat lebih dari
100 juta PRT di dunia. Jumlah PRT di Indonesia mencapai 10.744.887,
dikarenakan 67% dari rumah tangga kelas menengah dan menengah atas
mempekerjakan PRT.

“Sementara jumlah PRT migran Indonesia mencapai kurang lebih 6 juta, dan
hingga saat ini menempati posisi teratas sebagai tujuan migrasi tenaga
kerja Indonesia,” imbuhnya.

Dalam berbagai konteks MOU kerja sama Luar Negeri antara Pemerintah RI dan
Negara tujuan pengiriman TKI, banyak permasalahan advokasi TKI terasa
timpang dikarenakan negara tujuan pengiriman TKI mempersoalkan keberadaan
UU yang melindungi PRT di dalam negeri RI.

Selain itu, lanjut dia banyaknya permasalahan hubungan kerja antar PRT,
agen penyalur dan pemberi kerja, membutuhkan suatu landasan hukum yang
jelas dalam menyelesaikannya.

“UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya menaungi para pekerja
dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi,” ujarnya.

RUU PPRT ditujukan untuk memberikan naungan hukum akan keberadaan PRT yang
fokus bekerja membantu berbagai kegiatan rumah tangga sehari-hari dan bukan
untuk tujuan kegiatan ekonomi.

“Atas pertimbangan di atas itulah, kami Fraksi Partai Golkar di Komisi IX
tidak hanya mendukung pengusulan RUU PPRT ini, tetapi juga secara proaktif
ikut andil dalam pembahasan agar tercipta suatu RUU yang dapat diterima dan
secara menyeluruh memberikan perlindungan tidak hanya kepada PRT tetapi
juga kepada agen penyalur dan pemberi kerja secara seimbang, dengan
mempertimbangkan azas-azas keadilan dan kemanusiaan,”pungkasnya.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.