Selasa, 24 September 19

Anggota DPD Baru Diduga Ada yang Terlibat Korupsi, KPK Perlu Awasi

Anggota DPD Baru Diduga Ada yang Terlibat Korupsi, KPK Perlu Awasi
* Diskusi Parlemen bersih Parlemen terhormat. (Foto: Dokumen Pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com – Tidak lama lagi anggota DPR dan DPD periode 2019-2024 akan segera dilantik tepatnya pada 1 Oktobet 2019. Karenanya, masyarakat menaruh harapan besar agar para anggota parlemen ini mampu bekerja lebih baik dibanding dengan periode sebelumnya. Meski masih banyak diduduki orang-orang lama, wajah Parlemen harus ada perubahan.

Hal itu juga yang diharapkan oleh Aliansi Nusantara. Melalui dialog nusantara dengan tema “Membangun Parlemen Bersih dan Terhormat” Aliansi Nusantara ingin kembali merefleksikan diri tentang pentingnya membangun martabat Parlemen, dengan diisi oleh para anggota yang bersih, beritegritas bebas dari kasus hukum. Diskusi diadakan di Gedung DPD, Kamis (5/9/2019).

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sejatinya diskusi tentang Parlemen bersih sudah mati, hampir tidak ada harapan. Sebab, sejak puluhan tahun lembaga ini sudah banyak disorot sebagai lembaga yang bobrok kinerjanya. Namun lembaga ini harus tetap ada karena sudah diatur UU.

“Mengharapkan Parlemen bersih itu sebenarnya sudah mati karena sudah tidak ada yang diharapkan. Tapi bagaimanapun lembaga ini harus tetap ada karena sudah menjadi amanat UU. Hanya orang-orangnya saja yang perlu dikontrol dan diawasi kinerjanya,” ujar Lucius dalam diskusi itu.

Buruknya kinerja DPR/DPD sudah terlihat sejak awal rekrutmen. Di mana parpol dan juga KPU tidak punya daya saring yang ketat untuk bisa mengusung calon anggota yang bersih. Sering kali, calon-calon yang sudah terindikasi terkena kasus korupsi tetap diloloskan. Padahal dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi sangat kuat.

“Bagaimana mungkin mau mengharapkan Parlemen bersih jika sejak proses rekrutmen saja para calon ini sudah banyak yang bermasalah. Mereka tetap diloloskan dan terpilih,” jelasnya.

Mestinya parpol punya komitemen bersama untuk mengusung calon yang bersih. Pertimbanganya bukan karena faktor finansial dengan memiliki modal banyak, melainkan integritas. Sebagai lembaga yang peduli terhadap Parlemen, Formappi akan tetap memberikan kontrol terhadap para anggota yang diduga bermasalah dengan bekerja sama KPK.

“Kerja mereka harus tetap diawasi, dan KPK harus tetap melakukan pemantauan untuk memastikan kinerja mereka yang bersih dari korupsi. Catatan kami memang masih banyak anggota DPD/DPR yang namanya kerap disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi di KPK,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat politik Embrus Sihombing mengatakan, parlemen memang sudah disetting untuk bebas disi oleh orang-orang yang diduga bermasalah. Sebab mereka sendiri yang punya kewenangan untuk membuat UU tentang Pemilu. Karenanya mengharapkan Parlemen bersih dan terhormat itu susah. Butuh perjuangan dan niat baik dari setiap anggota.

“Bagaimana mau buat buat Parlemen bersih, toh mereka juga yang membuat UU nya. Terlihat susah, butuh perjuangan dan niat baik serta kekhilasan dari masing-masing anggota, untuk mau bekerja demi kepentingan rakyat,” jelasnya.

Menurutnya, DPR/DPD sejatinya adalah reppresentasi dari suara rakyat bukan reppresentasi parpol. Terlebih DPD yang merupakan perwakilan daerah. Sebab itu anggota DPD harusnya lebih berani dibanding anggota DPR dalam menyuarkan kepentingan masyarakat. Dan ia berharap anggota DPD terpilih yang diduga terlibat kasus hukum agar bisa segera diproses di KPK agar tidak menjadi duri dalam daging.

“Saya yakin dibanding DPR masih banyak anggota DPD yang lebih bersih. Dan mereka yang diduga terlibat kasus hukum alangkah baiknya bisa diproses. Atau paling tidak diawasi KPK karena kita juga melihat ada anggota DPD yang terindikasi punya kasus di KPK,” jelasnya.

“Memang mengharapkan Parlemen bersih susah. Karena itu kontrol publik harus diperkuat,” tambahnya

Anggota DPD terpilih Abdul Kholik menambahkan, untuk merespon semua tantangan DPD RI, maka harus dijawab dengan kinerja kelembagaan yang di dalamnya ditentukan oleh komitmen seluruh komponen yang ada. Terutama soal kepemimpinan DPD yang harus diisi oleh orang-orang yang bersih bebas kasus hukum.

“Pimpinan DPD ke depan harus mampu menyatukan semua komponen dan menghilangkan sekat-sekat yang menghambat kinerja DPD,” ujar Kholik.

Selain itu untuk membangun kepercayaan dan dukungan publik, kepemimpinan DPD ke depan juga harus diisi oleh fugur-fugur yang memiliki kapabilitas dan integritas. Sebagai Iembaga yang lahir dari reformasi, DPD harus terus berada dalam semangat mengimplementasikan perjuangan reformasi, terutama berkaitan membangun sistem pemerintahan yang bersih.

“Semangat membangun kelembagaan yang bersih ini sangat menentukan bagi kelangsungan, dan masa depan bangsa ke depan,” tandasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.