Rabu, 8 Desember 21

Anggaran Tak Terserap Rugikan Masyarakat Jabar

Anggaran Tak Terserap Rugikan Masyarakat Jabar

Bandung, Obsessionnews – Suasana kebatinan para pemegang kebijakan anggaran di beberapa daerah di Jawa Barat (Jabar) saat ini tidak stabil atau labil. Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ricky Kurniawan, Rabu (1/4).

Menurutnya, kecenderungan ini pula yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) di Jabar mencapai Rp4,5 triliun dari target Rp103 miliar.

“Ini yang dirugikan justru masyarakat Jabar, karena anggaran tidak terserap,” papar Ricky.

Ia mencontohkan, beberapa proyek di Jabar menjadi tidak berjalan karena ketakukan para pemegang anggaran untuk menjalankan berbagai proyek tersebut, sehingga karena ketakutan itu beberapa proyek jadi terbengkalai dan anggaran tidak terserap,” paparnya.

Dijelaskan Ricky beberapa contoh diantaranya manajemen puskesmas, pasien miskin, proyek PU, Citarum bestari dan sebagainya. Dalam menanggapi Laporan Pertanggung Jawaban Gubenur Jabar tahun 2014.

Menurutnya, secara umum pemerintah Provinsi Jabar telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan indikator IPM. indek kesehatan 74,01 poin, indek pendidikan 83,36 poin dan indek daya beli 65,47 poin).

Peningkatan PRDB, baik berdasarkan harga berlaku (Rp1.387,28 triliun) maupun harga konstan (Rp1.148,01 triliun), PRDB per kapita (Rp30.138,74 triliun), menurunnya tingkat inflasi (6,16%) dan menurunnya persentase penduduk miskin (2013) ada 4,38 juta, sedangkan 2014 menjadi 4,24 orang).

“Namun beberapa indikator memperlihatkan kegagalan, misalnya laju pertumbuhan ekonomi (5,07% dibanding 2013 sebesar 6,06%) dan peningkatan indeks Gini (0,42%),” ucap Ricky.

Hal ini, jelas dia, adalah menunjukkan bahwa periode 2013-2014 kesenjangan antara di kaya dan si miskin melebar.

Dilihat dari target realisasi program/kegiatan tahun 2014 ada beberapa bidang/urusan yang tidak tercapai, antara lain daya beli masyarakat dari target 645,00 capaiannya Rp644,00, indek Gini target 0,38-0,37 capaiannya 0,42 poin, indek kesehatan target 75,6 capaian 74,01 poin.

Tingkat partisipasi ketenagakerjaan target 65,00% capaiannya 62,77%, indek pendidikan 84,65 capaiannya 83,36%, angka rata-rata lama sekolah capaiannya 7,60 dari target 8,30, APK sekolah menengah target 80,48 capaiannya 61,19%, urusan koperasi dan UMKM jumlah penerima manfaat kredit modal usaha target 6,250 orang capainnya 5.101 orang.

Dijelaskannya pula, dari 92 indikator keberhasilan terdapat 55 indikator yang mencapai target dan 34 indikator lainnya tidak tercapai targetnya. Dengan demikian secara umum telah berhasil mencapai target, program/kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan pada prinsipnya programnya terlaksana, tapi tidak optimal.

Sedangkan dilihat dari sergapan anggaran pada tahun 2014, lanjut dia, terdapat 91 kegiatan yang serapan anggarannya berada di bawah batas toleransi 60%. Hal ini paralel dengan SILPA sebesar 4,5 trilyun rupiah lebih.

Berdasarkan hal- hal tersebut, tegas Ricky, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar berpendapat bahwa adanya beberapa kegiatan/program yang tidak mencapai target yang ditentukan dalam pagu anggaran, maka Pemprov Jabar perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan ketat, sehingga SILPA sebesar Rp4,5 triliun lebih tidak akan terjadi lagi.

“Adanya SILPA sebesar itu berarti ada dana yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, padahal rakyat sangat membutuhkan realisasi pembangunan yang telah dianggarkan,” terangnya.

Ia menegaskan, besarnya SILPA menunjukkan ketidaksiapan aparat pemerintah atau karena perencanaan yang tidak matang atau bisa juga disebabkan oleh kehati hatian pimpinan OPD atau pinlak dalam merealisasikan anggaran yang tersedia.

“Kinerja pembangunan dalam rangka realisasi program/kegiatan yang tidak terserap pada tahun 2014 perlu mendapat perhatian gubernur, mengingat masih banyaknya serapan anggaran dibawah ambang batas toleransi 60 persen,” bebernya.

Hal ini, menurur dia, menunjukkan ketidakprofesionalan prencanaan pembangunan. Oleh karena itu, tegas dia, perencanan pembangunan harus benar benar berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan program/kegiatan itu dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Ini sangat penting mengingat kalau tidak tepat waktu dan tepat sasaran pembangunan itu akan sia sia dan tidak akan bermanfaat bagi rakyat, misalnya pembangunan jalan, jembatan kalau tidak tepat waktu dijamin kualitas dibawah standar yang telah ditentikan dan pasti cepat rusak,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menilai, melebarnya kesenjangan yang kaya dan yang masih kurang sejahtera atau miskin ini harus menjadi perhatian kita semua, karena pada hakikatnya jurang pembeda antara kaya-miskin harus benar benar turun, kami mendesak agar kesenjangan ini bisa ditekan sampai angka batas minimal. “Sebab kalau tidak ditangani serius akan memiliki efek domino terjadinya konflik sosial yang masif,” tandasnya.

Untuk itu, menurut dia, program/kegiatan perekonomian harus ditingkatkan melalui pengetatan dan pengawasan yang optimal. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan stakeholders ekonomi harus dilibatkan untuk menggairahkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong daya beli rakyat meningkat.

“Sehingga, para pemegang kebijakan anggaran semuanya harus berusaha memperbaiki diri agar tidak merasa labil saat diberikan mandat menjalan sebuah pekerjaan atau proyek pembangunan,” pungkas Ricky. (Dudy Supriyadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.