Jakarta, Obsessionnews – Pada tahun 2016 ini alokasi anggaran yang didapat Direktorat Jenderal Bina Marga untuk urusan jalan sebesar Rp42,3 triliun. Di tahun sebelumnya, cuma Rp37,9 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut, bertujuan memperbaiki jalan sehingga berimbas pada kenaikan harga satuan per kilometer. Namun ada yang menduga, didongkraknya angka tersebut justru menguntungkan sejumlah pegawai Ditjen Bina Marga atau Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Astrit Muhaimin, Koordinator Analysis Anggaran Negara, menyebutkan, pada tahun 2016 ada pelebaran jalan sepanjang 1.365 kilometer (km) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8,3 triliun. Dengan demikian, harga pelebaran jalan sepanjang 1 km sebesar Rp 6,1 miliar. Sebaliknya, pada tahun 2015, harga pelebaran jalan sepanjang 1 km hanya sebesar Rp 5,8 miliar.
“Jadi, ada kenaikan harga pelebaran jalan dari tahun 2015 ke 2016 sebesar Rp257 juta,” kata Astrit.
Selanjutnya, pada tahun 2016 ada pembangunan jalan sepanjang 768 km dengan akokasi anggaran sebesar Rp 6,2 triliun. Dengan demikian, harga pembangunan jalan sepanjang 1 km sebesar Rp 8 milar. Sebaliknya, pada tahun 2015, harga pembangunan jalan sepanjang 1 Km hanya sebesar Rp 7,2 miliar.
“Jadi, ada kenaikan harga pembangunan jalan dari tahun 2015 ke 2016 sebesar Rp 703 juta,” sebut Astrit.
Pada tahun 2016, ada pembangunan jalan bebas hambatan atau tol sepanjang 28 km dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,9 triliun. Harga pembangunan jalan bebas hambatan atau tol sepanjang 1 Km sebesar jadi Rp 104 miliar. Padahal, pada tahun 2015, harga pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 1 Km sebesar Rp 119 miliar.
Jadi, ada penurunan harga pembangunan jalan bebas hambatan atau tol dari tahun 2015 ke 2016 sebesar Rp 15,4 miliar.
Astrit menilai, alokasi anggaran untuk perbaikan atau pelebaran jalan ini sangat mahal atau nilai rupiahnya tinggi sekali. Dia berpandangan, meski harga pelebaran atau pembuatan jalan ini mahal tapi jika kapasitas jalan bisa kuat dan mampu bertahan 50 sampai 100 tahun, seluruh warga pembayar pajak akan sangat memakluminya.
Sayang, jika kekuatan jalan raya tidak tahan sampai satu tahun, dan langsung rusak atau berlubang, Astrit menduga adanya penyimpangan anggaran yang sistematis dan dilakukan ‘orang pintar’ di Ditjen Bina Marga.
Aroma penyimpangan anggaran di Ditjen Bina Marga kata Astrit sangat kental. Terutama setelah tertangkap tangannya anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti oleh KPK.
“Tapi aneh, Dirjen Bina Marga, Hediyanto W Husain, hanya sebatas dipanggil saja oleh KPK,” kata dia. (Mahbub Junaidi)
