Sabtu, 28 Januari 23

Anggaran Keamanan Belum Siap, Kalangan DPR Minta Pilkada Ditunda

Anggaran Keamanan Belum Siap, Kalangan DPR Minta Pilkada Ditunda

Jakarta, Obsessionnews –  Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember ‎2015 kembali dipersoalkan oleh kalangan politisi di DPR. Selain, persoalan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini DPR mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pengamanan dan pengawasan Pilkada.

Berdasarkan pemaparan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putu Eko Bayu Seno dan Mendagri soal anggaran pengamanan dan pengawasan Pilkada, pihak Kepolisian mengajukan anggaran sebesar Rp1.075.924.440.210. Namun, yang disetujui oleh Pemda sebagai penyelenggara Pilkada serentak sebesar Rp363.231.471.155.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR, John Kenedy Aziz seusai rapat gabungan tersebut mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ini akan kisruh tanpa adanya anggaran pengamanan  dan pengawasan. Belum lagi, fakta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPU menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp334 miliar.

“Kita bukan ribut, bukan mengada-ada, tapi kita bicara fakta anggaraan Polri untuk pengamanan Pilkada serentak belum pernah dibahas di Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri. Belum lagi anggaran buat pengawasan juga belum ada,” kata John di DPR, Jumat (26/6/2015).

‎Terlebih kata dia, anggaran pengawasan Pilkada oleh Panwaslu/Bawaslu dari 269 kabupaten/kota, provinsi, sampai saat ini tinggal 40 an daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Anggaran pengawasan tersebut seluruhnya belum dicairkan oleh pemerintah.

“Kita liat saja tadi bagaimana rapat gabungan itu kisruh soal anggaran pengamanan dan pengawasan. Maka itu jadi gambaran Pilkada serentak 2015,” ungkap Politisi Partai Golkar (PG) ini.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, sukses tidaknya Pilkada serentak bukan hanya dari sektor penyelenggara, tetapi juga pengamanan. Bila, anggaran keamanan belum siap kata Aziz lebih baik Pilkada serentak ditunda untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar.

“Kalau belum ada anggaran, Pilkada bisa ditunda di 2016. Jadi untuk tahun 2016 bisa dilakukan pembahasan untuk pengamanan,” kata Aziz Syamsuddin.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi III DPR , Benny Kabur Harman memaparkan, diselenggarakannya atau tidaknya Pilkada serentak 2015 ini tergantung dari lima pertanyaan ini. “Apakah KPU siap? Ini harus dijawab secara benar-benar. Apakah Bawaslu siap?, Apakah pengaman siap?, Apakah dana siap pengawasan?, Apa siap dana pengamanan?. Jangan hanya sekedar ada Panwas tapi Pilkada tidak bisa menjadi yang kita dambakan,” papar Benny.

Politisi Partai Demokrat ini berharap jangan sampai Panwas belum memiliki anggaran namun tetap biayai oleh pemilik modal, “Apabila kelima hal ini sudah bisa dijawab dengan pasti dengan proposal yang jelas, tapi sampai saat ini kita belum lihat. Harus ada rapat gabungan yang lebih siap lagi,” katanya.

Wakil Ketua FPD di DPR ini tidak melihat visi-misi Bawaslu yang bisa menjadikan Pilkada 2015 bebas dari korupsi. Bahkan, Benny menilai Bawaslu masih menjadi “hiasan” Pilkada. Benny juga mengkhawatirkan KPUD nantinya tidak memiliki anggaran yang berdampak pada Pilkada jadi tidak demokratis.

“Tiga lembaga ini (Polri, KPU, Bawaslu) yang penting untuk menjamin Pilkada demokratis, akuntabel, dan pemimpin yang kita dambakan,” harapnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.