Jakarta – Aneh dan janggal, Tarif Dasar Listrik (TDL) naik tetapi subsidi tetap tinggi. Pada tahun 2013, susuai hasil audit BPK tahun 2013, subsidi Listrik murni Pemerintah kepada PLN sebesar Rp.79.4 Triliun , dan pada tahun 2014, sesuai laporan keuangan PLN sebesar Rp.83.1 Triliun, dan kesepakatan DPR dengan pemerintah, subsidi Listrilk untuk tahun 2015 sebesar Rp.68.6 Triliun.
Walaupun pada tahun 2015 subsidi listrik turun menjadi Rp.68.6 Triliun bila dibandingkan tahun 2014, yang sampai Rp.83.1 Triliun. Maka prediksi tahun 2015 subsidi akan tetap naik merangkak, dan berkisaran diatas Rp.70 Triliun. Hal ini bisa dilihat dari subsidi listrik pada 2014 hanya sebesar Rp.83.1 Triliun, dan ternyata PLN tetap menagih tambahan subsidi kepada pemerintah sebesar Rp.34.8 Triliun, dan Total subsidi diperkirakan sebesar Rp.117,9.
Begitu juga hasil audit BPK tahun 2013, pembayaran subsidi murni hanya sebesar Rp.79.4 Triliun, dan PLN tetap minta tambah kepada pemerintah sebesar Rp.21.7 Trilun, dan Total subsidi menjadi Rp.101.2 Triliun. Penambahaan subsidi memang “aneh Bin Janggal” karena,pemerintah sudah mematok subsidi listrik murni, tapi oleh PLN dianggap pemerintah masih punya piutang listrik tahun lalu.
“Jadi, subsidi sudah sangat tinggi, dan ditambah harga tarif listrik naik, tapi PLN masih bisa meminta tambahan anggaran subsidi listrik. Untuk membongkar keanehan Bin kejanggalan ini, diperluh audit investigasi oleh auditor negara untuk menemukan penyimpangan dalam anggaran subsidi listrik dalam internal pengelola uang PLN ini,” ungkap Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi kepada Obsession News, Minggu (14/12/2014).
.
Kemudian daripada itu, lanjutnya, penambahaan subsidi, dan akan adanya kenaikan tarif dasar Listrik oleh PLN adalah Kado kedua (setelah BBM) awal dari berkuasanya pemerintah Jokowi ini. Hebat memang, Prestasi pemerintah Jokowi ini, baru beberapa bulan sudah bisa menaikan BBM, dan akan menaikan tarif dasar listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat.
“Padahal pemerintah Jokowi wajahnya katanya merakyat seperti Presiden dan menteri-menteri suka blusukan ke rakyat, tapi kebijakan pemerintah tidak berpihak atau tidak peduli kepada rakyat seperti mereka sangat anti subsidi banget. Makanya kalau habis blusukan ke rakyat, baik presiden maupun menteri, jangan lupa mandi biar ” fresh” dan segar biar dapat ide-ide segar yang dapat membela rakyat,” jelas Uchok.
“Kalau blusukan belum mandi, pasti bau. Dan bau itu sama dengan anti rakyat, dan anti rakyat itu, pemerintah yang suka menaikkan harga-harga buat rakyat seperti harga BBM, dan menaikkan tarif dasar listrik,” tambahnya. (Ars)
