Sabtu, 25 September 21

AMST Laporkan Nur Alam di Mabes Polri

AMST Laporkan Nur Alam di Mabes Polri
* AMST saat mengunjungi Kejagung, Selasa (26/5/2015)

Jakarta, Obsessionnews – Dugaan kasus rekening gendut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam masih saja menjadi fokus persoalan di Sultra. Meski akhir tahun 2014 lalu, Nur Alam sudah mengklarifikasi kalau rekening itu milik temannya, dan uang yang direkeningnya itu sudah dikembalikan pada temannya.

Tapi sampai saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) pun belum memaparkan ke publik apakah Nur Alam benar-benar memiliki rekening gendut atau tidak. Beberapa kali Kejagung berjanji akan menindak lanjuti kasus dugaan korupsi Nur Alam namun itu hanya sekedar janji.

Hal ini juga masih menjadi topik diskusi hangat, baik di sosial media maupun di ruang-ruang publik lainnya. Untuk itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tengara (AMST) mendatangi Kejagung, Kamis (21/5) lalu, mempertanyakan kasus dugaan korupsi Nur Alam.

AMST2

Terkait hal tersebut, AMST mengecam keras sikap lamban Kejagung dalam mengusut kasus rekening gendut Gubernur  Sultra Nur Alam. “Kejagung cukup lambat mengambil sikap untuk mengusut kasus rekening gendut Nur Alam, kalau memang Nur Alam tidak terbukti seharusnya Kejagung segera membuktikan hal itu ke publik. Sekarang kan simpang siur, ungkap ketua Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMST) Wahidin, Selasa (26/5/2015).

Wahidin menilai Jampidsus Kejagung R. Widyo Pramono  tidak serius mengusut kasus Tipikor, hingga sampai saat ini Kejagung yang digantikan HM. Prasetyo juga belum melakukan penyidikan yang serius. “Saat ini kan Jampidsus R. Widyo Pramono sudah diganti dengan Kejagung HM. Prasetyo, jadi kami berharap Prasetyo segera mengambil tindakan tegas terhadap Nur Alam,” desaknya.

Menurut Wahidin, kasus dugaan korupsi Nur Alam dalam bentuk penerimaan suap, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar USD 4,5 juta atau sekitar Rp50 miliar yang diterima dari perusahaan tambang asal Hongkong Rich Corp International Ltd (RCI) yang terafiliasi di Indonesia dengan 2 perusahaan tambang PT Anugrah Harisma Barakah/AHB & Billy Indonesia yang beroperasi di Kab. Bombana, Sultra, perlu di usut tuntas.

AMST3

Tidak hanya itu, AMST juga melaporkan kasus PT AHB dan Billy Indonesia terakit Illegal Mining (tambang illegal) yang tetap diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kejagung (21/5/2015). “Kedua kasus tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, namun tetap diberikan IUP oleh Gubernur Sultra Nur Alam, serta jalankan ekspor tambang sejak 2011 lalu,” tandasnya.

Menindaklanjuti kasus tersebut, AMST akan melaporkan Nur Alam ke Bareskrim Mabes Polri. “Adapun hari ini selasa (26/5/2015), terkait Ilegal mining, kami akan buat Laporan Polisi (LP) di Bareskrim Mabes Polri. Lawan korupsi, save Sultra,” tegasnya. (Asma)

Foto bukti surat tanda terima laporan AMST dari Mabes Polri  terhadap Nur Alam.
Foto bukti surat tanda terima laporan AMST dari Mabes Polri terhadap Nur Alam.

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.