Jumat, 22 Januari 21

Amandemen UUD 1945 Tidak Sah dan Batal

Amandemen UUD 1945 Tidak Sah dan Batal

 

UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dinyatakan berlaku lagi oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 dengan Keputusan Presiden No.150 Tahun 1959 (UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959) itulah wujud NEGARA INDONESIA (NKRI).

Kesatuan itu adalah bentuk Negara Indonesia, bukan federasi juga bukan serikat. Republik itu adalah bentuk atau jenis pemerintahan Indonesia, bukan demokrasi juga bukan monarki. Bentuk Negara dan pemerintah Indonesia dirumuskan dengan singkat dan padat oleh Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 itulah yang dimaksud Negara Kesatuan Republik Indonesia sering ditulis dengan singkatan NKRI.

UUD 1945 merupakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17.8.1945 yang disusun menjadi Undang Undang Dasar Negara Indonesia (Alinea keempat UUD 1945).

Oleh karena itu menurut Hukumnya, mengubah atau mengamandemen atau mengganti UUD 1945 berarti mengubah atau mengamandemen atau mengganti NKRI dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (17-8-05)

UUD 1945 tergolong Hukum Tata Negara “Staatrechts”, bukan Hukum administrasi pemerintahan “administratiefrecht, administratieve law, govermentlaw”.

Menurut Hukumnya NEGARA tidak sama dengan pemerintah.Pemerintah adalah salah satu dari 3 syarat umum suatu negara yakni:
1.Wilayah
2.Rakyat
3.Pemerintah.

Negara Indonesia itu tergolong subjek Hukum badan hukum “Rechts person” yang eksistensinya atau ada pada serta terkandung bersama UUD 1945. UUD 1945 itulah wujud atau fisik dari Negara Indonesia. UUD 1945 itu juga berfungsi sebagai AKTA PENDIRIAN atau AKTA KELAHIRAN Negara Indonesia.
Sebagamaimana Anggaran Dasar atau Akta Pendirian suatu badan Hukum “Rechts persoon” isinya adalah ketentuan-ketentuan atau aturan pokok, ketentuan yang bersifat fundamental.Oleh karena itu UUD 1945 disebut Hukum Dasar atau Sumber Hukum atau HUKUM TERTINGGI

UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 itulah HUKUM TERTINGI (Sumber Hukum) yang berlaku bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Air (Negeri) Indonesia serta seluruh Rakyat Indonesia dan segala Warga Negara Indonesia.

UUD 1945 itu merupakan produk Bangsa Indonesia bukan produk MPR. MPR bukan lembaga bangsa melainkan lembaga Rakyat. Penjelasan UUD 1945 menyebut bahwa MPR itu merupakan penjelmaan rakyat.

Sejarah perjuangan Indonesia dan UUD 1945 dengan tegas membedakan Bangsa, Rakyat dan Warga Negara.

Tentang perbedaan Bangsa, Rakyat dan Warga Negara antara lain dapat dilihat dari :
1. Putusan Kongres Pemuda Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang lebih terkenal dengan Sumpah Pemuda.
2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (17-8-05)
3. Pembukaan UUD 1945.
4. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
5. Pasal 6 UUD 1945.
6. Pasal 26 UUD 1945.
7. Pasal 27 UUD 1945.
8. Pasal 33 UUD 1945.

Kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada MPR. Menurut Hukum, peraturan atau lembaga yang lebih rendah tidak dibenarkan mengubah peraturan atau lembaga yang lebih tinggi. Dengan demikian MPR tidak dibenarkan untuk mengubah atau mengganti atau mengamandemen UUD 1945.

UUD 1945 tidak memberi wewenang kepada MPR untuk menetapkan atau mengubah UUD 1945 melainkan menetapkan dan mengubah UUD (Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945).

Menurut Hukumnya, perbuatan tanpa kewenangan adalah TIDAK SAH dan BATAL “nietig”.

Masih menurut Hukum, AKIBAT yang timbul dari dan oleh karena atau didasarkan pada SEBAB yang tidak sah adalah TIDAK SAH dan BATAL.

Oleh karena itu menurut Hukumnya, akibat yang timbul dari dan oleh karena atau didasarkan pada amandemen atau perubahan UUD 1945 atau UUD 1945 Perubahan pertama n sampai dengan Perubahan keempat termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Pilpres dan Pilkada adalah TIDAK SAH dan BATAL.

Oleh karena itu apabila hendak mengamankan atau mempertahankan atau membela atau setia atau PEDULI pada NEGARA INDONESIA (NKRI) dan menegakkan HUKUM marilah SEGERAKAN berjuang agar UUD 1945 itu berlaku lagi secara de fakto bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (Negeri atau Tanah Air) Indonesia serta seluruh Rakyat Indonesia dan segala Warga Negara Indonesia (KEMBALI Ke UUD 1945).

Merdeka!!!!!!
Adv.Syarifuddin Simbolon, SH.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.