Jakarta, Obsessionnews – Berbeda dengan jumlah yang dianggarkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) induk, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tampaknya lebih serius dalam rencana pembangunan infrastruktur.
Salah satu indikatornya terlihat dari alokasi dana infrastruktur dalam APBN Perubahan 2015 yang jumlahnya mencapai Rp290,3 triliun, naik Rp100 triliun sendiri dari rencana rancangan sebelumnya.
“Anggaran infrastruktur untuk APBNP 2015 ini Rp290,3 triliun. Kalau dibanding dengan APBN induk yang Rp191 triliun ini naik sekitar Rp100 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perincian anggaran yang besar tersebut akan dialokasikan pada beberapa pos yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan seperti untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebesar Rp105 triliun.
Kemudian untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dianggarkan sebesar Rp52,5 triliun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp5,9 triliun.
Selain itu, anggaran infrastruktur juga dialokasikan pada belanja non Kementerian / Lembaga (K/L) seperti resiko kenaikan harga tanah (land capping) sebesar Rp1 triliun, biaya Viability Gap Funding (VGF) termasuk cadangan VCF sebesar Rp1,2 triliun, belanja hibah yang besarannya mencapai Rp4,5 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp29,7 triliun.
Rencananya pemerintah juga akan menambah anggaran infrastruktur melalui tambahan anggaran otonomi khusus (otsus) infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp3,8 triliun, investasi pemerintah untuk infrastruktur sebesar Rp5,1 triliun.
Kemudial juga ada penjaminan pemerintah pada proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar Rp800 miliar dan Penyertaan Modal Negara (PMN) infrastruktur sebesar Rp28,8 triliun.
“PMN ini memang untuk mendorong pengembangan infrastruktur,” tambah Bambang.
Sebagai informasi, besaran alokasi dana infrastruktur dalam APBNP pemerintahan Jokowi ini juga jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang rata – rata selalu mengalami kenaikan.
Sebelumnya, saat tahun 2014 belanja infrastruktur hanya dianggarkan sebesar Rp177,9 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dari tahun 2013 yang alokasi untuk belanja infrastrukturnya hanya Rp155,9 triliun.
Namun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang anggaran infrastrukturnya saat itu hanya tercatat sebesar Rp 145,5 triliun, jumlah tahun 2013 juga terhitung mengalami peningkatan. (Kukuh Budiman)
