Rabu, 30 September 20

Ali Taher Parasong Berani Mendukung, Tapi Juga Berani Mengoreksi

Ali Taher Parasong Berani Mendukung, Tapi Juga Berani Mengoreksi
* Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong. Foto Albar / Obsessionnews.com.

Jakarta, Obsessionnews.com  – Ali Taher Parasong, pria kelahiran Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) sukses menjadi anggota DPR, dan dipercaya oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi VIII. Tugas itu pun mampu dijalankan Ali dengan baik. Ali kerap memberikan masukan kepada pemerintah terutama mitra kerjanya untuk perbaikan bersama.

Misalnya terkait program pemberian bantuan sosial yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program ini di beberapa tempat memang sudah ada yang berjalan dengan bagus. Namun di lain tempat bantuan sosial dinilai masih belum tepat sasaran seperti di Nunukan, Kalimantan Timur. Untuk memastikan program itu berjalan dengan baik, data-data dari Kemensos perlu divalidasi setidaknya setiap enam bulan sekali.

Menurutnya, kemalasan menjadi salah satu faktor tidak adanya kemauan untuk memvalidasi data dengan sungguh-sungguh. Ali mengungkapkan sejak awal menjabat sebagai ketua Komisi VIII DPR, dirinya selalu menekankan pentingnya data. “Data itu menjadi penting, menjadi alat ukur untuk bisa intervensi program ke masyarakat itu sesuai dengan maksud dan tujuannya,” jelasnya.

Pada saat ramai kasus penipuan travel umrah yang dilakukan Fist Travel. Ali juga merespons dengan cepat. Menurutnya biang masalah itu salah satunya adalah akibat dari ketiadaan standardisasi pelayanan umrah sehingga muncul persaingan yang tidak sehat. Travel umrah bisa seenaknya melakukan pelayanan dengan menawarkan harga yang murah.

Bila pemerintah telah mengeluarkan aturan standardisasi layanan jamaah umrah, maka berbagai hal lain seperti harga, kepastian tiket penerbangan, akomodasi, hingga berbagai jaminan perjalanan umrah lainnya, akan bisa dipastikan. Dengan adanya hal ini maka harga minimal dan harga maksimal dari sebuah paket umrah bisa ditentukan. Ali juga meminta Fist Travel dicabut izinnya.

Dalam hal pornografi, Ali menilai negara saat ini sudah dalam kondisi darurat. Karena konten porno sudah bisa diakses oleh semua orang termasuk anak-anak. Ali pun meminta kepada pemerintah , perlu ada penguatan regulasi soal anti-pornografi. Sebab, menurutnya negara akan mengalami kerugian karena kualitas generasi muda bisa hilang karena konten pornografi.

Pemerintah, menurutnya, tak hanya melakukan pemblokiran terhadap media yang menyebarkan konten pornografi namun juga mengevaluasi perkembangan penyebaran pornografi dari waktu ke waktu. Sanksi hukuman juga harus dipertegas kembali dengan memberikan hukuman yang berat bagi penyebaran, dan pembuat konten porno.

Termasuk dalam RUU LGBT yang kini masih dibahas di DPR. Komisi VIII jelas mengatakan menolak LGBT dan meminta ada regulasi yang kuat bagi pemerintah untuk menekan LGBT agar tidak bisa berkembang di Indonesia. Dalam RUU pihaknya bersama fraksi PAN mengusulkan pidana tidak hanya bisa diterapkan bagi orang dewasa yang melakukan hubungan dengan anak kecil. Sesama orang dewasa yang sejenis juga tetap dipidanakan.

“Kalau orang dewasa dengan anak kecil itu pedofil. Sesama orang dewasa yang sejenis itu jugaa harus dipidanakan. Prinsipnya kan jelas LGBT itu tidak dibenarkan oleh semua agama,” jelasnya.

PAN memang menjadi partai pendukung pemerintah. Namun bukan berarti Ali tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR. Baginya kritik, koreksi, dan masukan untuk pemerintah tetap harus dilakukan, karena kritik itu sifatnya membangun untuk kebaikan bersama. Dan DPR diberikan kewenangan oleh UU untuk memberikan pengawasan kepada pemerintah. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.