Jumat, 31 Maret 23

Alhamdulillah… Jokowi Sudah Sadar, Tak ‘Ngemis’ Luar Negeri!

Alhamdulillah… Jokowi Sudah Sadar, Tak ‘Ngemis’ Luar Negeri!

Jakarta, Obsessionnews – Presiden Jokowi mengumumkan rencananya untuk menggunakan potensi keuangan dalam negeri guna membangun infrastruktur, khususnya dana jaminan sosial serta dana pensiun Buruh, PNS, TNI, Polri dan dana BPJS lainnya.

“Langkah presiden kali ini Jokowi cerdas. Presiden mulai memahami bahwa tidak perlu cari-cari dana repot-repot ke luar negeri untuk membiayai pembangunan infrstruktur. Presiden teryata sudah sadar bahwa mengemis-ngemis kepada bangsa lain itu tidak baik. Selain itu, Indonesia banyak sekali uang yang menganggur,” kata Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ), Kamis (2/4/2015).

Menurut Salamuddin Daeng, dana-dana menganggur tersebut diantaranya:

– PT Taspen mengelolah dana PNS mencapai Rp. 150 triliun. Selama ini dana ini menganggur dan tidak jelas dikelola untuk apa.

– PT. Asabri mengelola TNI sebesar Rp 13.5 triliun. Dana ini juga selama ini tidak jelas pengelolaannya.

– PT. Jamsostek memiliki dana mencapai Rp. 132 triliun. Pengelolaan dana jamsostek ini tidak jelas.

– Tabungan haji Mencapai 73 triliun yang memiliki tempo 15 tahun. Dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini meningkat setiap tahun. Selama ini dana tersebut dikelola serampangan.

“Dana tersebut sangat besar jumlahnya, bisa mencapai Rp400 triliun jika dibuka secara transparan. Belum lagi jika pemerintah Jokowi membuka ‘kotak amal’ di seluruh Indonesia, mulai dari Warteg, Warung Indomie, tempat cukur rambut, dan masjid masjid. Tidak terbayangkan besarnya potensi dana yang akan terkumpul,” paparnya.

Salamuddin menilai, sadarnya presiden Jokowi bahwa mencari dana asing untuk membangun infrastruktur dengan cara-cara mengemis adalah buruk, merupakan suatu kemajuan. Ia menuturkan, sekarang tinggal Presiden mengaluarkan Peraturan Presiden untuk menarik kembali semua dana dana tersebut dan mengumpulkan dana tersebut dalam satu badan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Mantap Pak Presiden!” seru Pengamat AEPI. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.