Kamis, 2 Desember 21

Akbar: Rapimnas Kubu Agung di DPP Pancing Reaksi Konflik

Akbar: Rapimnas Kubu Agung di DPP Pancing Reaksi Konflik

Jakarta, Obsessionnews – Kisruh konflik internal Partai Golkar di tingkat pusat semakin memanas dan belum ada kepastian siapa yang berhasil atau sah memegang kepengurusan DPP Partai Golkar. Namun Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, masih menilai sejauh ini dalam kisruh Golkar para kader masih memiliki itikat baik untuk menyelesaikan konflik internalnya.

“Pokoknya kita semua memiliki itikat yang baik Golkar untuk mencari penyelesaian,” ujar Akbar seusai menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Rabu (8/4/2014), di Kantor DPP Gerindra Jl. RM Harsono No. 54 Ragunan, Jakarta Selatan.

Menurut mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Mantan Ketua DPR RI ini, ada hal yang tidak seharusnya terjadi di tubuh Partai Golkar sebagaimana menghasilkan dua ketua umum dalam munas yang berbeda, yaitu Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan Agung Laksono hasil Munas Ancol.

Akbar menilai kalau tindakan kubu Ical yang notabenenya Partai Golkar menggunakan kewenangan yang dimiliki di DPR untuk menggunakan hak angket. Ia yakin kalau kubu Kualisi Merah Putih (KMP) yang ada di DPR sebagaimana diperkarsai oleh anggota DPR Golkar akan mendukung hak angket.

“Kalau ada hal yang tidak seharusnya, maka wajar aja Golkar dengan kewenangan yang dimilikinya didalam satu lembaga misalnya kewenangan yang dimiliki oleh DPR untuk mengajukan satu hak angket,” tutur Akbar.

“Sejauh hak angket itu dilindungi UU kenapa tidak. Tidak ada masalah kalau seandainya setiap anggota dewan dengan menggunakan alasan-alasan yang rasional menggunakan hak angket. Itulah langkah yang diambil oleh anggota DPR yang diperkasai oleh kader-kader Golkar di DPR terkait dengan penggunaan hak angket,” tambahnya.

Akbar mengecam langkah yang diambil kubu Agung Laksono yang telah membuka Rapimnas di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, menurut Akbar, sementara kubu Ical masih akan menunggu keputusan resmi dari PTUN.

“Seharusnya kan masing-masing saling menghormati putusan daripada institusi, kan PTUN kami gugat kemudian disepakati dan dilaksanakan, kemudian disampaikan supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi kami sambil menunggu keputusan resmi yang disampaikan oleh PTUN,” harapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar juga ini khawatir akan terjadi reaksi jika memang kubu Agung melaksanakan Rapimnas. “Kalau misalkan melakukan kegiatan-kegiatan lagi itu yang kita khawatirkan bisa menimbulkan adanya juga reaksi terhadap kegiatan itu,” tuturnya.

Jadi, lanjut Akbar, sebaiknya kedua kubu menenangkan diri dulu dengan baik, apalagi kegiatan itu dilakukan secara terbuka itukan nantinya bisa menimbulkan reaksi. “Kalau kegiatan itu dilakukan secara internal kedalam dan tidak dilakukan secara terbuka itu masih menyangkut masalah yang berkaitan dengan internal ke dalam, tapi kalau sudah sampai terbuka itu bisa menimbulkan reaksi,” tandasnya.

Akbar juga menghimbau agar masing-masing kubu menghargai putusan hukum yang ada. “Kalau kita sih menghimbau, agar kita masing-masing menghargai putusan-putusan yang diambil berkaitan dengan hukum, khususnya yang terakhir ini putusan yang disampaikan PTUN,” tutupnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.