Senin, 19 April 21

Alasan Solidaritas Koalisi, PKB Akhirnya Dukung PT 20-25%

Alasan Solidaritas Koalisi, PKB Akhirnya Dukung PT 20-25%
* Anggota Fraksi PKB DPR Lukman Edy.

Jakarta, Obsessionnews.com – Fraksi PKB DPR RI mendukung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20-25 persen. Alasannya, Fraksi PKB ingin menjaga solidaritas koalisi pendukung pemerintah, agar tidak pecah.

Fraksi PKB bersama lima fraksi Partai Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura dan PPP menyepakati opsi Paket A dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Paket itu berisi poin ambang batas pencapresan dalam  yakni 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara sah secara nasional.

“Kalau gini, mau tidak mau, kan bagi PKB, garis politik PKB itu kan pemerintah, ya, termasuk yang kita imani,” ujar anggota Fraksi PKB DPR Lukman Edy dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

Lukman membantah perubahan sikap ini bukan karena ancaman untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Ia mengaku PKB sudah berupaya merayu pemerintah dan partai pendukung pemerintah terkait argumentasi opsi jalan tengah yakni 10-15 persen.

“Sebenarnya nggak last minute juga, kami itu kan berusaha rayu pemerintah mulai dari awal ketika pemerintah tetap di 20 persen kami merayu dengan berbagai argumentasi,” ujar Lukman.

PKB mengajukan argumentasi mulai dari soal perdebatan konstitusional, masalah persoalan partai kecil dan menengah. Namun, ia mengatakan, sikap pemerintah dan juga partai koalisi tetap kukuh di angka 20-25 persen. Sehingga Fraksi PKB akhirnya mengikuti.

“Coba di-trackking sikap NU dan PKB selama ini, yang namanya negara atau pemerintah itu harus kita ikuti,” ujar Ketua DPP PKB tersebut.

Selain itu, Lukman juga mengungkap pemerintah berhasil menyakinkan PKB melalui kajian hukum tata negaranya menjamin penerapan presidential threshold 20-25 persen adalah konstitusional. Pemerintah juga menjamin presidential threshold merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) sehingga memungkinkan pembuat undang-undang untuk mengatur norma tersebut.

Kemudian pemerintah menjamin ambang batas pencapresan tidak diatur secara eksplisit dalam putusan MK terkait penyelenggaran pemilu serentak. “Ketika pemerintah memberikan itu dengan kajian-kajian hukumnya, kami bisa terima sehingga kemudian perdebatan asas konstitusionalitas, PKB anggap tak jadi masalah karena dijamin pemerintah,” kata Lukman. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.