Sabtu, 24 Agustus 19

Aksi Unjuk Rasa Bukti Parlemen Tak Mampu Kelola Konflik

Aksi Unjuk Rasa Bukti Parlemen Tak Mampu Kelola Konflik
* Agus Mualif Rohadi.

Oleh: Agus Mualif Rohadi*

Dalam kehidupan makhluk kita mengenal adanya evolusi. Adapun konflik merupakan salah satu proses terjadinya evolusi sehingga tidak bisa dihindari. Jadi konflik itu merupakan kebutuhan. Tapi bagaimana konflik itu bisa menyempurnakan? Kita mengenal adanya trial and error. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal yang sama dirasakan juga oleh tubuh manusia. Ketika sakit, saat itulah konflik terjadi. Jadi ada tata krama di dalam tubuh manusia. Penyakit yang masuk akan diidentifikasi oleh tubuh. Artinya, konflik itu dibutuhkan.

Tapi, bagaimana agar konflik itu tidak merusak? Maka konflik harus diatur (managed). Dalam konteks berbangsa, konflik itu harus diberi ruang demi terjadinya pendewasaan secara terus menerus. Itu semua dalam rangka terwujudnya kesempurnaan.

Ruang yang dimaksud, dalam sistem politik, diwujudkan melalui parlemen. Makanya parlemen harus menerapkan prinsip check and balances. Jadi tidak ada yang sempurna, sehingga parlemen harus berfungsi melakukan pengawasan, budgeting, dan legislasi. Kalau parlemen tidak bisa me-manage konflik karena secara politik dihegemoni oleh suatu kekuasaan, maka konflik akan berpindah tempat.

Unjuk rasa berjilid-jilid bertajuk Aksi Damai Bela Islam yang belakangan dilakukan umat Islam itu merupakan salah satu manifestasi dari konflik yang tak mampu di-manage oleh parlemen.

Di sisi lain, saya pikir masyarakat di tanah air terutama warga Jakarta, tidak perlu takut. Pasalnya, itu menjadi refleksi panjang. Proses sejarah memang harus diketahui publik. Rakyat Indonesia harus tahu sejarahnya nanti bagaimana. Dalam proses penyempurnaan, konflik itu harus terjadi dan harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Kalau ini ditutup malah akan menimbulkan konflik yang lebih besar.

Idealnya, kontribusi publik dalam politik itu sudah selesai saat melakukan pemilihan umum, baik eksekutif maupun legislatif. Adanya konflik atau pertntangan di masyarakat terkait perbedaan cita-cita, ketidak-adilan, dan lain sebagainya, seharusnya dibawa ke parlemen.

Jadi proses konflik seharusnya cukup terjadi di parlemen. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika parlemen sendiri dihegemoni oleh suatu kekuasaan, sehingga parlemen tidak bisa menjalankan fungsinya. []

* Penulis Buku “Himda (Muhammad) dalam Konflik Agama dan Bangsa”

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.