Warga Korea Utara (Korut) komunis berbondong mengajukan gugatan cerai, tak kuasa selalu cekcok di tengah krisis yang terus mencekik.
Namun, mereka harus antre bertahun-tahun karena pemerintah menghambat prosesnya.
Seorang warga anonim di daerah Kyongsong, Korut, bercerita bahwa belakangan ini, semakin banyak warga yang mengantre di pengadilan untuk mengurus surat perceraian.
“Belakangan ini, cekcok keluarga makin parah karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang mau cerai meningkat, tapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan tak menerima perceraian itu dengan mudah,” katanya kepada Radio Free Asia.
Ia juga bercerita,”Ketika saya lewat beberapa kali di depan pengadilan, saya selalu melihat puluhan pasangan muda berkumpul di depan gerbang utama. Mereka biasanya pasangan yang ingin bertemu hakim atau pengacara untuk mengajukan perceraian.”
Menurut warga yang enggan diungkap identitasnya itu, antrean dokumen perceraian di pengadilan kian menumpuk karena pemerintah sebenarnya menganggap perpisahan pasutri merupakan cermin sikap “anti-sosialis.”
Sejumlah pasangan bahkan sudah mengajukan perceraian mereka sejak tiga atau empat tahun lalu, tapi tak kunjung dapat diresmikan.
“Perceraian secara tradisional dianggap sebagai tindakan anti-sosialis yang memicu kekacauan sosial. Di Korut, mereka dipaksa hidup berdasarkan ‘gaya hidup sosialis’ yang termasuk ‘revolusi rumah,'” katanya.
Warga itu kemudian mengungkapkan fakta mengagetkan yang baru ia dengar dari kerabatnya pada pekan lalu mengenai perceraian di Korut.
“Suaminya merupakan pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan. Dia mengatakan, jumlah kasus perceraian di tiap kota dan negara bagian dibatasi setiap tahun berdasarkan jumlah populasi,” tuturnya.
Ia kemudian membeberkan bahwa di Kyongsong, kota dengan populasi 106 ribu orang, hanya diperbolehkan 40 perceraian tiap tahun.
“Jika pengadilan sudah melebihi kuota perceraian, mereka bakal ditanyai oleh pihak berwenang. Saya tahu pengadilan malas menerima perceraian, tapi mengejutkan mendengar pihak berwenang bahkan sampai membatasi jumlah perceraian,” ucapnya.
Warga itu lantas bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan seorang perempuan di depan pengadilan Kyongsong.
Perempuan itu sebenarnya berasal dari Myonggan, tapi pindah ke Kyongsong setelah menikah. Setelah pisah ranjang dengan pasangannya dua tahun lalu, ia kembali ke kampung halamannya.
Namun, ia masih harus bolak-balik ke Kyongsong untuk mengurus penyelesaian surat perceraiannya dengan mantan suaminya.
“Dia bolak-balik ke pengadilan Kyongsong dua tahun belakangan untuk menyelesaikan perceraiannya, dan jaraknya sampai 60 kilometer dari kampung halamannya. Dia kesal dan sampai sekarang [perceraiannya] belum juga diterima,” tuturnya.
Kasus masih menumpuk, antrean sudah semakin panjang karena kian banyak pasangan cekcok di tengah pandemi Covid-19 yang membuat krisis semakin mencekik.
“Dulu, masih ada rasa malu jika bercerai, tapi sekarang tidak lagi. Rakyat ingin bercerai secepat mungkin,” ucap seorang warga lainnya yang tinggal di Unhung, Korut.
Warga Unhung itu kemudian mengungkap bahwa kini, semakin banyak orang rela memberikan uang pelicin ke pengadilan agar kasus perceraiannya dimuluskan. (CNNIndonesia/Red)
