Jakarta, Obsessionnews – Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) Bambang Soesatyo mengungkapkan, terjadi pertemuan di Jakarta pada Sabtu malam (23/5/2015), yang berlangsung sangat baik dan cair antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan ARB dan Idrus Marham.
“Kita berharap pertemuan itu ke depannya menghasilkan solusi yang baik namun tidak merusak marwah Golkar sebagai partai besar yang taat azas dan tidak merusak demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah,” ungkap Bambang Soesatyo kepada obsessionnews.com, Minggu (24/5) .
“Saya optimis kalau kubu Ancol tidak memaksakan kehendak dan menyadari kekeliruannya selama ini hanya diajadikan kuda troya untuk menghancurkan Golkar dari dalam oleh pihak ketiga yang ingin menang besar dalam pilkada serentak, maka Golkar akan kembali bersatu,” kata Bambang.
“Namun kalau tetap tidak punya malu karena telah merekayasa munas dan tidak sadar dimanfaatkan pihak ketiga dengan iming-iming kekuasaan, ya sulit untuk bersatu. Kita di kubu munas Bali, sekarang ini ya hanya menunggu teman-teman itu sadar dan kembali ke jalan yang benar,” tambahnya.
Bambang menegaskan, karena SK Kemenhukam yang menjadi jualan mereka selama ini, kini tidak laku di KPU. Seperti diketahui KPU secara tegas telah menyatakan bahwa SK Menkumham atas Munas Ancol tidak bisa dipakai untuk dasar pendaftaran pilkada karena sudah dibatalkan PTUN. Maka sesuai keputusan PTUN yang sah adalah kembali ke SK Kemenhukam yang mensahkan kepengurusan riau,” paparnya.
“Sekali lagi kami tegaskan, bahwa Kita sih saat ini santai-sanmti saja. Dia mau akui atau tidak hasil PTUN, itu urusan dia. Kita tetap maju terus dan revisi UU Pilkada sdh berjalan di DPR. Kita tunggu saja,” tandas Sekretarios Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
“Saya yakin, kebohongan dan rekayasa yang mereka bangun dalam munas jadi-jadian di Ancol tidak bisa mengalahkan kebenaran. Dan dalam revisi UU Pilkada yang sedang berproses di DPR itu, akan dinyatakan bahwa dasar KPU adalah pada keputusan pengadilan yang ada, terakhir,” ujar Bambang.
Jadi, lanjut dia, keputusan PTUN jelas, bahwa SK Menkumham telah dibatalkan dan keabsahan kembali ke kepungurusan Riau. “Kita lihat saja nanti, siapa yang bakal mendapat salam gigit jari. Munas Ancol yang aba-abal itu atau Munas Bali yang sah secara UU dan ketentuan partai,” tutur Anggota Komisi III DPR RI ini. (Ars)
