Jakarta, Obsessionnews – Akhirnya reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK terealisasi juga. Setelah kurang lebih tiga bulan yang lalu berbagai kalangan politisi, akademisi/pengamat, Pegiat LSM, Aktivis menyerukan agar Presiden Jokowi secepatnya melakukan reshuffle, meskipun melalui seruan mereka menyadari kalau Reshuffle adalah hak Prerogatif presiden.
Perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo terhitung sejak dilantik Jokowi pada 26 Oktober 2014 lalu, sementara perombakan dilakukan pada 12 Agustus 2015. Artinya, Presiden Jokowi merombak kabinetnya hanya dalam waktu 290 hari.
Tepatnya Kamis (13/8/2015), Presiden melantik enam menteri baru Kabinet Kerja. Jokowi mencopot sekaligus melantik kabinet baru untuk mendorong peningkatan percepatan perekonomian Indonesia yang sekarang lagi merosot. Hal ini diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno alasan utama Presiden merombak kabinetnya adalah kondisi ekonomi yang membutuhkan perbaikan. “Ada dinamika tingkat global maupun nasional, terutama sekali dalam dinamika ekonomi, yang membutuhkan respons yang sangat cepat dari pemerintah,” ujar Pratikno di Istana Negara, Rabu (12/8).
Namun sebagian orang, termasuk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon justru malah menilai langkah Presiden Jokowi mereshuffel menterinya adalah tidak tepat. Sebab, yang diganti banyak dari menteri koordinator. “Padahal, kalau kita mau melihat masalah ekonomi lebih banyak di kementerian teknis, bukan koordinasi,” kata Fadli di DPR Rabu (12/8).
Ada juga sebagian orang mengatakan langka Presiden merombak kabinet sudah tepat. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, menilai keputusan Presiden Joko Widodo merombak kabinet atau reshuffle sudah tepat. Sebab, reshuffle diyakini akan membawa perubahan baru bagi kondisi ekonomi Indonesia yang kini semakin terpuruk. “Mudah-mudahan kebijakannya bisa mengatasi kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk,” ujar Politisi Partai Demokrat ini kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (13/8).
Sering kali juga sebagian orang menganggap Presiden Jokowi senantiasa banyak mengambil ajarana Sukarno dalam menjalankan pemerintahannya. Yang menjadi pertanyaan apakah perombakan kabinet sekarang merupakan langka dan keputusan pertama dan terakhir dalam mengocok jabatan menterinya atau malah sebaliknya akan melakukan pengocokan kembali jika target yang diharapkan Presiden Jokowi tidak sesuai dengan harapan. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya adakah perombakan lagi, sebab ada yang puas dan ada yang menerima mengenai perombakan kabinet ini.
Tapi tidak mustahil jika perombakan kabinet akan dilakukan, namun semua itu tergantung hak prerogatif Presiden bagaimana menilai menterinya. Perombakan kabinet juga dilakukan pemimpin bangsa ini sebelum Jokowi baik dari Founding Fathers kita Sukarno Hatta, Suharto. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama menjabat dua periode, telah melakukan lima kali perombakan kabinet. Megawati, tidak melakukan perombakan kabinet. Sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid memilih merampingkan kabinet dengan merangkul PDI Perjuangan dan Golkar pada 23 Agustus 2000 atau 302 hari setelah dilantik pada 26 Oktober 1999.
Namun dalam periodisasi Demokrasi Terpimpin Pemerintahan Sukarno, nama Kabinet Kerja juga pernah menjadi nama kabinet pemerintahan. Kabinet Kerja Pemerintahan Sukarno mengalami perombakan sebanyak 3 kali, masing-masing adalah Kabinet Kerja I, bertugas pada 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960.
Kabinet Kerja II, bertugas pada periode 18 Februari 1960 – 6 Maret 1962, Kabinet Kerja III, bertugas pada periode 16 Maret 1962 – 13 November 1963. Serta Kabinet Kerja IV, bertugas pada periode 13 November 1963 – 27 Agustus 1964.
Kalau memang Presiden Jokowi senantiasa banyak mengambil ajaran Sukarno dalam menjalankan pemerintahannya dan kalau melihat perombakan kabinet seperti yang dilakukan oleh Sukarno berarti ada kemungkinan ada perombakan kabinet lagi. Sehingga menteri-menteri yang belum di Reshuflle jangan senang dulu. Namun dengan Reshuflle Kabinet Kerja yang pertama ini, berharap Trisakti ala Jokowi bisa lebih hebat dari Trisakti jaman Sukarno.
Berdasarkan Keputusan Presiden yang dibacakan di Istana Negara (12/8/2015) Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri periode 2014-2015, Presiden Jokowi memberhentikan lima menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembanguan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
Presiden Jokowi lalu mengangkat Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan.
Sedangkan pelantikan Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris kabinet. Dalam perombakan tersebut Jokowi juga memberhentikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan kemudian mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. (Asma Nur Kaida/Wartawan Obsessionnews)
