Rabu, 12 Agustus 20

Ajukan Interpelasi, DPR Masih Tunggu 300 Tandatangan

Ajukan Interpelasi, DPR Masih Tunggu 300 Tandatangan

Jakarta – Hak interpelasi yang hendak diajukan oleh anggota DPR RI yang tergabung dalam kubu Koalisi Merah Putih (KMP) masih belum ‎terlaksana. Anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar Al Habsyi dari Fraksi PKS, mengatakan pihaknya masih menunggu untuk mengumpulkan 300 tandatangan dari semua anggota DPR khususnya dari KMP.

Padahal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) nomor 17 tahun 2014, sebenarnya tidak ada aturan pengajuan hak interpelasi harus mendapat dukungan dari 300 anggota Dewan, karena yang dibutuhkan minimal hanya 25 tandatangan. Namun, menurut Habsyi jumlah tersebut tidak lain untuk menambah kekuatan di DPR.

“Kita harap dengan angka yang signifikan akan lebih jelas sikap parlemen untuk bertanya kepada pemerintah dan untuk menjelaskan apa latar belakangnya, semoga penejelasan jadi lebih terang,” ujarnya di Gedung DPR, Jumat (28/11/2014).

Politisi Partai Keadilan Sejahtra itu mengatakan, hingga saat ini DPR sudah mengumpulkan 202 tanda tangan. ‎Ia merasa yakin, hak interpelasi bisa dilakukan oleh DPR untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang banyak mendapat protes.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menambahkan Pimpinan DPR‎ belum menerima usulan hak interpelasi. Ia masih menunggu anggota DPR mengumpulkan tanda tangan. Apabila sudah mencapai 300, pimpinan DPR selanjutnya akan menggelar rapat paripurna untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

“Mereka kan masih menunggu 300, jadi kami juga masih menunggu. Kalau ada surat masuk, kami jadwalkan pembacaan di paripurna,” terangnya.

Setidaknya sudah ada empat fraksi yang sudah sepakat untuk mengajukan hak interpelasi, yakni Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan PKS. ‎Dari kubu KMP, hanya fraksi Demokrat yang masih belum mau mengajukan hak interpelasi. Wakil Ketua DPR dari Demokrat Agus Hermanto mengatakan, Demokrat memilih bertanya secara langsung terlebih dulu kepada pemerintah.

“Dari Fraksi Partai Demokrat, kita ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan dan perkembangan yang ada. Fraksi Partai Demokrat akan mempertanyakan mengapa harga BBM dinaikkan,” katanya.

Menurut Agus, pemerintah harus mampu menjelaskan secara rasional alasan menaikan BBM. Pasalnya, Fraksi Demokrat memandang ada keanehan saat pemerintah menaikkan harga BBM di tengah turunnya harga minyak mentah. Apabila jawaban yang disampaikan pemerintah belum jelas, Demokrat baru akan mempertimbangkan menggunakan hak interpelasi.

“Kalau jawaban pemerintah memuaskan, ya selesai. Tapi kalau sebaliknya, tentu kita bisa menaikkan statusnya, bisa interpelasi,”

Related posts