Oleh: Teuku Gandawan, Direktur Eksekutif Strategi Indonesia
Menyampaikan isi Alquran dan Hadis itu tugas ustaz atau ulama. Dan salah satu isi ajarannya yaitu soal kepemimpinan di mana ada perintah untuk #MuslimPilihMuslim. Jadi percuma membuat aturan macam-macam di pilkada dan pemilu hanya untuk mencegah ajaran agama itu disampaikan. Ajaran agama kok dilarang disampaikan? Memangnya ini negara komunis?
Sama percumanya melarang pendeta atau pastor jika mereka menyerukan pilihlah calon yang seagama. Tidak ada yang salah di situ. Kristen silahkan pilih Kristen, Katolik silahkan juga memilih Katolik. Bahkan ketika orang Jawa memilih calon orang Jawa, juga bukan masalah. Demikian pula Sunda milih Sunda atau Batak pilih Batak dan seterusnya.
Yang perlu disadari dari hal yang sangat dasar dari orang memilih itu adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa calon pilihannya akan mengerti aspirasinya. Dan ini biasanya karena kesamaan pemikiran, kesamaan agama, kesamaan kultur, kesamaan kebiasaan dan seterusnya. Intinya karena adanya kesamaan. Kesamaan cenderung kepada kemengertian. Tidak ada yang salah dengan itu.
Jadi konyol sekali ketika kita berbicara demokrasi, lalu membuat aturan atau larangan jangan begini jangan begitu. Yang sudah pasti jangan itu adalah jangan melakukan kecurangan. Jangan melakukan segala cara untuk manipulasi surat suara, manipulasi perhitungan, merusak kertas suara atau bukti, mengubah hasil tabulasi, mengintimidasi orang memilih, menyogok agar memilih calon tertentu dan sejenisnya.
KPU dan Bawaslu jangan berlaku curang sehingga menguntungkan calon tertentu. Polri dan TNI jangan bersikap tidak adil atas setiap pelanggaran/kecurangan aturan pilkada dan pemilu. Pengadilan sengketa pemilu jangan berpihak kepada pihak tertentu. Tuntaskan perselisihan dengan adil dan jujur. Itulah deretan jangan yang wajib dilakukan. Bukan malah sibuk mengurus isi khutbah politis atau tidak, berpihak atau tidak. Jangan berlagak bicara demokrasi, tapi tak paham makna demokrasi itu sendiri.
Ayo hentikan semua wacana kontrol dari KPU, Bawaslu, Kemendagri mengenai pilkada dan pemilu karena kesamaan. Pesta demokrasi itu yang utama adalah langsung, jujur dan bebas. Jangan picik, jangan tidak siap kalah. Kalau tidak siap kalah, jangan pernah bertarung!
