Jumat, 12 Agustus 22

Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama yang Tidak Ditahan

Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama yang Tidak Ditahan
* Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi satu-satunya tersangka kasus dugaan penistaan agama di Indonesia yang tidak ditahan, meski ‎ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Setidaknya, kata dia, ada empat kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, dan semua yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ditahan.

Mahfud menyebut kasus Lia Eden yang mengaku menerima wahyu sebagai nabi, kasus budayawan Aswendo Atmowilto yang menempatkan Nabi Muhammad di posisi paling bawah dalam surveinya, kasus Ahmad Musadeq yang mengaku nabi, dan kasus seorang perempuan di Bali yang menghina tempat ibadah orang Hindu.

“Artinya kasus-kasus ini tidak ada yang lolos dijatuhi hukuman penjara semua,” ujar Mahfud di salah satu televisi nasional, Kamis (17/11/2016)‎.

Mahfud tetap menghormati apa sudah menjadi keputusan penyidik untuk tidak menahan Ahok. Namun, rasanya seperti terjadi ketidakadilan bila penegakan hukum selalu dibeda-bedakan. Misalnya, perlakuan polisi terhadap empat kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang masih ditahan.

Menurutnya, bila alasan polisi tidak menahan Ahok karena diyakini tidak akan lari, dan akan tidak menghilangkan barang bukti, alasan itu juga mestinya bisa ‎menjadi dasar bagi polisi agar tidak menahan kader-kader HMI.

‎”Kemudian 4 orang anak HMI jadi tersangka, langsung ditangkap, ditahan, lalu apa bedanya? Mereka juga tidak akan lari, dicekal saja, tidak akan menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah dirampas polisi. Juga tidak akan mengulangi perbuatannya, karena sudah berlalu peristiwanya. Jdi mestinya mereka juga dilepas dong, kan sama saja di mata hukum, sama-sama warga negara,” terangnya.

Ketua Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) ini ingin hukum benar-benar ditegaskan secara adil, tanpa tekanan dan intervensi dari pemerintah atau elite penguasa. Bukan juga karena tuntutan masyarakat, tapi hukum ditegakkan sesuai koridornya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.