Selasa, 9 Maret 21

Ahok Terkesan Arogan, Cuma Karena Tak Paham Hukum

Ahok Terkesan Arogan, Cuma Karena Tak Paham Hukum
* Habiburokhman saat di sidang pengadilan.

Jakarta, Obessionnews – Sosok Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  dianggap kontroversial karena kerap bicara keras dan blak-blakan di media massa. Namun, Jurubicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman SH MH memaklumi terhadap sikap perilaku tersebut karena sikap Ahok itu dinilai hanya semata disebabkan tidak paham hukum.

“Menurut kami masalah terpenting Ahok sebenarnya bukan soal kebiasaannya bicara keras, melainkan soal ketidak-pahamannya soal aturan hukum yang justru membuat ia terlihat arogan,” ujar Habiburokhman kepada Obsessionnews, Minggu (29/3/2015).

Menurut Habiburokhman, SPR mempunyai beberapa catatan khusus soal ucapan Ahok yang mencerminkan ia tidak memahami aturan hukum dari hal-hal yang ia tanggapi. Yakni, antara lain:

Pertama, Ahok pernah  mengeluarkan sindiran seolah Partai Gerindra melakukan tindakan yang  tidak sesuai dengan konstitusi ketika saat itu mendukung Pilkada melalui DPRD.

“Ahok tidak paham kalau soal Pilkada langsung atau tidak langsung sama sekali tidak diatur dalam konstitusi. Terlepas dari argumentasi tentang model Pilkada mana yang lebih demokratis, sikap Partai Gerindra yang mendukung Pilkada lewat DPRD tidak melanggar satupun pasal dalam konstituisi kita,” kata Habiburokhman.

Kedua, lanjutnya, Ahok sempat menyatakan jika ia Mendagri maka ia sudah memecat Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang ikut melakukan orasi saat FPI melakukan demo di depan Balaikota bulan November 2014 lalu.

“Ahok seolah tidak tahu jika tidak ada larangan bagi siapapun di negri ini untuk berorasi di sebuah aksi unjuk rasa. Hal tersebut dijamin oleh UU Nomor 9 Tahun 1999 dan juga Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi Mendagri sekalipun tidak bisa memecat M. Taufik dengan alasan berorasi di saat ada unjuk rasa,” jelasnya.

Kemudian yang kedua, ungkap dia, Ahok pernah salah menuding DPRD melanggar Putusan MK dalam perkara uji materiil UU Tentang Keuangan Negara dan UU Tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD.

“Tudingan tersebut jelas tidak berdasar karena yang diputus oleh MK dalam perkara tersebut adalah pengaturan pembahasan anggaran di tingkatan  DPR RI dan bukan tingkat DPRD Propinsi dan Kabupaten,” paparnya.

Menurut Habiburokhman, dalam Perkara tersebut  MK menghapus frasa “kegiatan lain dan jenis belanja”  di UU Keuangan Negara dan  UU MD3 yang sebelumnya mengatur adanya hak DPR RI untuk menyetujui atau tidak menyetujui anggaran sampai tingkat secara terperinci sampai tingkat  kegiatan dan jenis belanja.

“Dari tiga momen tersebut nampak jelas bahwa Ahok cenderung sembarangan dalam memberikan pernyataan,” tandas Jurubicara SPR.

“Kita tidak tahu apakah Ahok memang memiliki niat baik dengan kerap berkata keras dan blak-blakan namun sebagai seorang pejabat publik seharusnya ia memahami persoalan-persoalan hukum mendasar, ucapannya juga harus benar-benar “difilter” terlebih dahulu sebelum dilempar ke publik  agar tidak menimbulkan persepsi yang salah,” duga Habiburokhman.

“Ucapan dan sikap seorang pejabat yang tidak sesuai dengan hukum dapat dikategorikan sebagai sebuah kesewenang-wenangan. Negara kita adalah negara hukum, apapun persoalan kenegaraan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum,” tuturnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.