Jakarta, Obsessionnews.com – Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) adalah salah satu urusan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta 2013-2017. Pembuatan sumur resapan adalah salah satu program dan terdapat target capaian harus terbangun tiap tahun.
Apakah Pemprov DKI mampu dan berhasil melaksanakan urusan sumur resapan ini? Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap membeberkan data, fakta dan angka yang membuktikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok tak mampu mencapai target membangun sumur resapan. Di samping juga gagal menyerap 100 % anggaran alokasi APBD urusan ESDM
“Kondisi kinerja Ahok untuk urusan ESDM ini tergolong sangat buruk. Sementara kondisi kinerja untuk pembuatan sumur resapan juga sangat buruk,” kata Muchtar melalui keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Jumat (24/3/2017).
Tak Mampu Serap Anggaran
Untuk urusan ESDM Pemprov DKI pada 2013 di bawah kendali kepemimpinan Jokowi anggaran dialokasikan di dalam APBD sebesar Rp 575.799.688.284,00 (sekitar Rp576 miliar). Kemampuan menyerap anggaran tersebut sebesar Rp 454.993.411.225,00 (Rp 455 miliar) atau 79,02%.
“Angka capaian penyerapan anggaran 79,02 % ini tergolong lebih buruk,” kritik Muchtar.
Pada 2014 Pemprov DKI di bawah kekuasaan Ahok dialokasikan APBD urusan ESDM sebesar Rp 916.619.790.894,00 ( sekitar Rp. 917 miliar). Kemampuan menyerap anggaran tersebut hanya Rp 645.758.755.404,00 (Rp 646 miliar) atau 70,45%.
“Angka 79,45% ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok merosot dibandingkan 2013. Kondisi kinerjanya lebih buruk,” ujar Muchtar.
Pada 2015 Pemprov DKI masih era Ahok anggaran dialokasikan APBD urusan ini sebesar Rp 26.827.821.733,00 ( sekitar Rp 27 miliar). Muchtar menilai total anggaran tahun ini sangat merosot drastis.
“Terlihat Ahok sangat tak peduli urusan ini,” katanya.
Meski merosot drastis, tambah mantan aktivis mahasiswa 1977-1978 ini, tetap saja Ahok tak mampu mencapai target 100%. Hanya mampu menyerap Rp 9. 114. 250.472,00 (Rp 9 miliar) atau 34,08%.
“Angka 34,08% ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok tahun 2015 sangat ambruk hingga tergolong sangat buruk. Slogan kerja…kerja…kerja nyata Ahok dalam kampanye Pilkada DKI 2017 sungguh hanya omongan. Ahok tak mampu menyerap anggaran,” kecam alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986, ini.
Menurutnya, rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan ESDM tiap tahun sekitar 64% atau tergolong lebih buruk.
Tak Mampu Capai Target
Dunia akademis memahami bangunan sumur resapan sebagai salah satu rekayasa teknik konservasi air. Bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu, berfungsi tempat menampung air hujan jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkan ke dalam tanah.
Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasi yakni daerah peresapan air di kawasan budidaya, permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga serta fasilitas umum lain.
Ada penilaian, jika sumur resapan dijalankan dengan baik, maka potensi banjir akan berkurang secara signifikan. Karena tanah selama ini sudah minim dengan kandungan air, bisa kembali mendapatkan air cukup dari sumur resapan.
Mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017, kondisi kinerja Pemprov DKI era Gubernur Fauzi Bowo atau Foke tahun 2012 yakni telah terbangun 1.377 sumur resapan.
Tahun 2012 terjadi suksesi kepemimpinan dari Foke ke Jokowi. Tahun 2013 Pemprov DKI era Jokowi berhasil membangun 1.507 sumur, sedangkan target capaian 5.000 sumur. Ini berarti hanya mampu membangun sekitar 30%.
“Angka ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI era Jokowi sangat buruk,” kata Muchtar.
Pada 2014 Pemprov DKI era Ahok berhasil membangun 2.675 sumur dari target capaian 5.000 sumur. Hanya mampu meraih sekitar 50%.
“Angka ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok sangat buruk,” ujar Muchtar.
Untuk 2015 Pemprov DKI tidak memasukkan ke dalam laporan resmi berapa jumlah sumur resapan terbangun. Padahal target capaian 5.000 sumur. Muchtar menilai tidak dilaporkan data sumur resapan tersebut dapat bermakna Pemprov DKI tak membuat sumur resapan sama sekali tahun ini.
“Akibatnya dapat dinilai kondisi kinerjanya sangat buruk,” ucapnya.
Muchtar mengemukakan, rata-rata kondisi kinerja Pemprov DKI atas dasar standar kriteria jumlah sumur resapan yang terbangun tergolong sangat buruk.
“Ahok tak mampu dan gagal mengurus pembangunan sumur resapan. Tak mampu capai target capaian sumur resapan tiap tahun,” katanya
Muchtar mengungkapkan DKI sudah layak punya gubernur baru yang mempunyai perhatian serius atas urusan sumur resapan, karena Ahok tak mampu dan gagal. (arh)
Baca Juga:
TEMPO Ungkap Ahok Terima Uang e-KTP
Kasus e-KTP , Nama Ahok Ada di Nomor 30
Ahok Tak Peduli Nasib Petani dan Nelayan
Para Mujahid Tuntut Ahok Dijebloskan ke Penjara dan Dipecat
Hakim Tak Mampu Penjarakan Ahok, Eksekusi di Jalan
