Kamis, 1 Oktober 20

Ahok Tak Kerja Nyata Urus Pekerjaan Umum

Ahok Tak Kerja Nyata Urus Pekerjaan Umum
* Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.

Jakarta, Obsessionnews.com – Dalam suasana Pilkada DKI 2017 ditemukan slogan: “Kerja…kerja…kerja nyata”. Slogan ini ditujukan dan  dikesankan oleh pendukung buta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mencitrakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seakan selama ini dalam mengurus pemerintahan Ahok telah bekerja nyata. Di lain pihak mereka mengklaim pasangan calon (Paslon) pesaing Ahok dlm pilkada belum bisa membuktikan kerja nyata.

Namun, pengamat politik Network For South  East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, berpendapat  dalam realitas objektif Ahok tidak bekerja, tak ada bukti nyata telah bekerja nyata, bahkan gagal.

“Konsep kerja lazim dikaitkan dengan hasil berupa fisik, terutama infrastruktur atau konstruksi. Dalam urusan pemerintahan lebih dominan bidang pekerjaan umum yang  mencakup antara lain jalan, jembatan dan tata air,” kata Muchtar ketika dihubungi Obsessionnews.com, Kamis (9/3/2017).

Mantan aktivis  mahasiswa  Universitas  Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1977-1978 ini membeberkan sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak dan bermasalah.

Pada tahun 2013 saat Joko Widodo (Jokowi)  menjadi Gubernur DKI dan Ahok menjadi wakilnya  alokasi APBD  untuk bidang pekerjaan umum sebesar Rp 5,86 triliun. Sementara total penyerapan hanya mampu mencapai Rp 4,53 triliunatau  77,36 %.

“Data ini menunjukkan Pemprov DKI  2013 tergolong  buruk dan gagal mencapai target 100% bidang pekerjaan umum,” kata Muchtar

Pada tahun 2014 Ahok naik kelas menjadi gubernur, menggantikan  Jokowi  yang terpilih Presiden RI. APBD 2014 mengalokasikan untuk bidang pekerjaan umum sebesar Rp 11,84 triliun.  Dari alokasi dana itu yang terserap  hanya  Rp 4,66 triliun atau 39%.

“Data ini menunjukkan  Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok  sangat buruk dan gagal  mencapai target 100%. Selisihnya  lebih 60%. Bisakah angka ini menjadi dasar slogan  kerja nyata Ahok? Tentu tidak!” tegas Muchtar.

Selanjutnya pada tahun 2015 alokasi APBD bidang pekerjaan umum sebesar Rp 9,69 triliun. Dan yang terserap Rp 5,34 triliun atau hanya  55,13%.

“Data ini menunjukkan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok sangat buruk dan   juga gagal mengurus bidang pekerjaan umum. Selisihnya dari target capaian  lebih 40%,” ujar Muchtar.

Alumnus Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, UGM tahun 1986 ini mengungkapkan, selama tiga tahun rata-rata penyerapan anggaran bidang pekerjaan umum hanya sekitar 57 % atau sangat buruk alias gagal berat.  “No work, only omdo,” tandasnya.

45 Proyek Mangkrak

Muchtar kemudian membeberkan sejumlah proyek mangkrak yang dikutipnya dari website pendapat.id. Disebutkan ada sekitar 45 proyek pembangunan mangkrak dan bermasalah di DKI di era kepemimpinan Jokowi dan Ahok. Proyek pembangunan tersebut termasuk bidang pekerjaan umum.

Beberapa proyek itu adalah:

  1. Proyek penambahan koridor baru Busway agar menjadi 15 koridor, namun tak   Jokowi hanya mampu menambah 1  koridor baru yaitu koridor 12.  Sedangkan Ahok belum menambah 1 koridor pun.
  1. Proyek Waduk Marunda mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi, tetapi tidak kunjung beres. Bahkan warga menyebut tidak hanya mangkrak, proyek ini dapat disebut berhenti total . Pada APBD-P 2016 proyek tersebut termasuk proyek pembebasan lahan, namun akhirnya dicoret.
  1. Proyek Waduk Brigif mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Pada APBD-P 2016, proyek ini akhirnya dicoret.
  1. Proyek Waduk Jagakarsa mangkrak.  Proyek ini terkendala alat berat.
  1. Proyek waduk di Pondok Ranggon mangkrak. Padahal proyek ini sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Pada APBD-P 2016 pembebasan lahannya akhirnya dicoret.
  1. Proyek waduk di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, mangkrak. Padahal proyek sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Hingga September 2016, proyek  belum mencapai 50%. Lalu, berhenti lagi karena terkendala alat berat. Pada APBD-P 2016, pembebasan lahannya dicoret.
  1. Proyek Waduk Rawa Kendal mangkrak. Padahal, proyek ini sudah ada sejak Jokowi menjabat Gubernur DKI dan ditargetkan selesai 2014.
  1. Proyek pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di delapan pulau pemukiman Kepulauan Seribu mangkrak . Hal ini karena pihak kontraktor mengaku tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena masalah finansial. Kondisi ini tentu menunjukkan buruknya tata kelola pengadaan.

“Data, fakta dan angka tersebut  tentu dapat membuat masyarakat semakin kritis dan terhindar dari pencitraan palsu seakan Ahok telah kerja nyata dan berprestasi  mengurus pemerintahan DKI. Slogan kerja nyata sesungguhnya hanya  fiksi dan tipu-tipu, tak ada dalam realitas objektif. Justru realitas objektif bidang pekerjaan umum menunjukkan Ahok  tanpa kerja nyata! Tidaklah  berlebihan jika rakyat DKI membutuhkan gubernur baru, gubernur yang mampu bekerja nyata,” tegas Muchtar. (arh)

Baca Juga:

Buruk Serap Anggaran, Satu Indikator Kegagalan Ahok

Pengamat NSEAS Sebut Ahok Tak Mampu Atasi Kemacetan

Ahok Gagal Lindungi Aset Pemprov DKI

Jakarta Masih Banjir, Ahok Tetap Ngeles

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.