Jakarta, Obsessionnews.com – Kerja…..kerja…..kerja! Itulah kampanye terdakwa dugaan penistaan agama Islam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam kampanye Pilkada DKI 2017. Muncul pertanyaan apakah Ahok mampu mengatasi pengangguran?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, membandingkan angka pengangguran di era Fauzi Bowo atau Foke dengan era Ahok. Dihubungi Obsessionnews.com, Minggu (26/2/2017), Muchtar mengungkapkan di era Foke berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI tingkat pengangguran sebesar 12,15% pada tahun 2009, lalu menurun menjadi 11,05 persen (2010), 10,80 persen (2011), dan 9,87 persen (2012). Tingkat pengangguran masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 12% – 14%.
Beragam upaya Foke menurunkan tingkat pengangguran, antara lain menyediakan dana bergulir untuk usaha mikro, dana kegiatan fisik dan dana kegiatan sosial di tiap Kelurahan dan RW. Hingga 2010 jumlah penerima manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) mencapai 50.731 orang yang tersebar di 194 kelurahan. Hingga 2011, Unit Pengelola Dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) menyalurkan dana bergulir ke 250 Koperasi Desa Keuangan (KJK) dengan jumlah pemanfaat mencapai 89.999 orang.
Upaya lain yang dilakukan Foke, kata Muchtar, tak melakukan penggusuran paksa rakyat miskin strata bawah di kawasan permukiman kumuh. Foke melakukan peremajaan/penataan permukiman kumuh dan pemberadayaan masyarakat melalui Program MHT Plus. Dari 416 RW Kumuh diidentifikasi BPS, dalam kurun waktu empat tahun terakhir era Foke, telah ditangani 259 RW kumuh.
“Foke tidak menggusur paksa rakyat, sehingga tidak menambah jumlah rakyat menganggur,” ujar alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM),Yogyakarta, tahun (1982, ini.
Sementara itu di era Ahok angka pengangguran menurun dari 9,87% dari tahun 2012 menjadi 9,02% pada tahun 2013, 8,47% (2014), 8,36% (Februari 2015) dan 7,23 persen (Agustus 2015). Namun masih jauh di atas rata-rata pengangguran nasional, yakni 5,92% (2013), 5,94% (2014), dan 6,18% (2015).
Muchtar mengatakan, semestinya pengangguran di era Ahok bisa jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan APBD DKI meningkat hampir 100 persen dari Rp 36,021 triliun pada tahun 2012 menjadi sekitar Rp 67,1 triliun pada tahun 2015. Artinya terjadi dua kali lipat penambahan APBD sejak era Foke.
Muchtar menilai dalam memimpin DKI Ahok memiliki gaya yang berbeda dengan Foke. Foke melakukan peremajaan/penataan permukiman kumuh dan pemberadayaan masyarakat melalui Program MHT Plus, sedangkan Ahok dikenal tukang gusur. Ahok menggusur paksa rakyat jelata di kawasan permukiman kumuh dan pedagang kaki lima, bahkan di lokasi kawasan permukiman dan perumahan. Penggusuran ini menyebabkan bertambahnya jumlah orang menganggur.
Berdasarkan data LBH Jakarta, sejak Januari hingga Agustus 2015, ada 3.433 KK dan 433 unit usaha menjadi korban gusur paksa berada di 30 titik di wilayah DKI. Jumlah ini kian bertambah pada 2016, termasuk penggusuran rakyat Kali Jodoh dan Luar Batang (Jakarta Utara), Bukit Duri (Jakarta Timur), Jalan Rawajati (Jakarta Selatan), dan lain-lain.
Muchtar menilai Ahok tak mampu mengatasi masalah pengangguran rakyat DKI. “Rakyat DKI butuh gubernur baru, yang bisa mengatasi masalah pengangguran,” tegasnya. (arh)
Baca Juga:
Fadli Zon Terus Tuntut Jokowi Berhentikan Ahok
Ahok Kembali Dilaporkan Terkait Kasus Penistaan Agama
Ahok Nistakan Agama, Kenapa Tak Ditahan?
